Dr. Moch. Rum Alim dan Elinur, SP, Msi

I.                     Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia yang di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan terdiri atas delapan Kabupaten, di dua Provinsi, yakni: kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malianu di provinsi Kalimantan Timur, serta Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau, Bengkayang, Sambas, dan Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Dalam wilayah ke tujuh Kabupaten tersebut terdapat 22 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan yang berada di wilayah Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah: Kecamatan Katunggu Hulu dan Kecamatan Katunggu Tengah (Kab. Sintang), Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Paloh (Kab. Sambas), Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding (Kab. Bengkayang), Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam (Kab. Sanggau), Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putusibau, Kecamatan Kedamin, Kecamatan Empanang (Kab. Kapuas), Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbus Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebuku, (Kab. Nunukan), Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai (Kab. Kutai Barat). Wilayah darat yang ada di perbatasan seluas kurang-lebih 152.064,31 km2. Sumberdaya alam yang terkandung di dalam wilayah perbatasan terdiri atas: potensi emas, perak, galian golongan C (pertambangan), padi gunung, padi sawah, palawijo (pertanian); potensi sarang burung wallet, kayu, gaharu, rotan, dammar (kehutanan); wisata budaya, wisata bahari, arung jeram, wisata alam, pantai pasir hitam (pariwisata).

Potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan sangatlah besar, namun perekonomian wilayah ini masih sangat tertinggal. Masyarakat di wilayah ini terpencil dan terisolasi yang disebabkan oleh masih sangat minimnya sarana dan prasarana transportasi baik darat maupun sungai. Selain itu minimnya prasarana dasar seperti listrik, telepon dan lain-lain. Tingkat pendidikan yang relatif rendah akibat minimnya sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya tenaga pengajar baik kualitas maupun kuantitasnya dan relatif mahalnya biaya untuk memperoleh pendidikan. Tingkat/derajat kesehatan yang rendah akibat sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang kesehatan masyarakat yang kurang memadai serta terbatasnya tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif, terutama jika dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat negara tetangga.

Melihat kondisi masyarat wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia secepat melakukan pembangunan di wilayah ini dengan prioritas tinggi dan memperlakukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia sebagai beranda depan Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk menginventarisasi kondisi-kondisi wilayah perbatasan dan merumuskan alternatif strategi pengembangan ekonomi masyarakat pada tapal batas Indonesia Malaysia.

 

 

I.                     Review Literatur

2.1. Teori Kutub Pertumbuhan

Pada dasawarsa pertama pertengahan abad ke-20 (decade 50an) muncul teori-teori yang menyatakan pentingnnya peranan pusat-pusat pertumbuhan, diantaranya adalah: (1) teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) oleh Fransois Perrox , (2) teori kutub pembangunan yang terlokasi (localized development theory) oleh Boudeville, dan (3) teori titik pertumbuhan (growth point theory) oleh Albert Hirschman.

Menurut Perrox (dalam adisasmita, 2005) terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Perrox menganggap bahwa industri pendorong sebagai titik awal dan merupakan elemen essensial untuk pembangunan selanjutnya. Ada tiga ciri pokok yang mendasari industri pendorong, yaitu:

  1. Industri pendorong harus relatif besar kapasitasnya agar mempunyai pengaruh yang kuat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
  2. Industri pendorong harus merupakan sektor yang berkembang dengan cepat
  3. Jumlah intensitas hubungnnya dengan sektor-sektor lainnya harus penting, sehingga besarnya pengaruh yang ditimbulkan dapat diterapkan pada unit-unit ekonomi lainnya.

Peranan kutub pertumbuhan dalam pembangunan wilayah adalah sebagai penggerak pertumbuhan, yaitu menyebarkan hasil-hasil pembangunannya ke wilayah pengaruh. Namun pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa peranan kutub pertumbuhan ini mengalami kegagalan, karena wilayah pusat pertumbuhan berada di kota-kota besar yang merupakan pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi urbanisasi. Akibatnya, terjadi dampak negatif terhadap wilayah pengaruh, yang oleh Myrdal disebut backwash effect.

2.3. Konsep Pendapatan Interregional

Model pendapatan interregional sesungguhnya merupakan perluasan dari model basis ekspor dengan memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Perubahan penting yang dilakukan adalah mengubah asumsi-asumsi dari teori basis, yakni bahwa ekspor bukan lagi merupakan satu-satunya unsur otonom, melainkan juga pengeluaran pemerintah dan investasi. Ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi juga ditentukan oleh faktor-faktor eksogen (Richardson,2001). Selanjutnya, Richardson memandang bahwa dalam system tertutup, ekspor suatu daerah ditentukan oleh permintaan impor daerah-daerah lainnya di dalam sistem yang bersangkutan. Karena pengeluaran pemerintah telah dimasukkan ke dalam model maka pajak juga dimasukkan ke dalam model yang bersangkutan. Walaupun model ini dapat juga mencakup pembayaran-pembayaran transfer, pajak lump-sum, pajak langsung, dan pajak tidak langsung, namun Richardson mengasumsikan bahwa semua pajak dibebankan pada pendapatan. Sedangkan pengeluaran konsumsi swasta merupakan fungsi dari disposable income.

Model ini dapat menunjukan sumber-sumber perubahan pendapatan suatu daerah, misalnya daerah i, yang meliputi; (a) perubahan pengeluaran-pengeluaran otonom daerah i, (b) perubahan tingkat pendapatan suatu wilayah lain di dalam suatu system yang berkaitan, yang akan terlihat dalam perubahan ekspor daerah I, (c) berubahnya salah satu di antara parameter-parameter model (mpc, koefisien perdagangan interregional atau tingkat pajak marginal).

Selanjutnya, Richardson (2001) memandang bahwa model pendapatan interregional dapat juga digunakan untuk menganalisis kebijakan stabilitas regional. Hal ini dimungkinkan karena pengeluaran pemerintah merupakn salah satu dari variable-variabel pengeluaran otonom. Untuk keperluan dimaksud, model tersebut dapat di sempurnakan dengan memasukkan struktur pajak yang lebih komplek, dan tingkat pengeluaran pemerintah dapat dikaitkan dengan penerimaan pajak total. Syarat-syarat stabilitas bagi system yang bersangkutan dan pantulan-pantulan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan persebaran regional dari pengeluaran otonom adalah sangat penting dalam kerangka kebijakan stabilitas. Jika marginal propensity to consume di semua daerah lebih kecil dari satu, maka system yang bersangkutan adalah stabil. Sebalinya, jika marginal propensity to cosume lebih besar dari satu, maka system yang bersangkutan tidak stabil.

Menurut Chipman, (dalam Richardson 2001,). Jika ci = cj bagi semua daerah (i, j, ……., n) maka multiplier interregional adalah sama dengan rumus multiplier nasional. Ini berarti bahwa dengan marginal propensity to consume yang sama, perubahan alokasi regional dari pengeluaran pemerintah ( atau pengeluaran anatom lainnya ) tidak akan mengubah pendapatan nasional tetapi hanya akan mempengaruhi tingkat pendapatan regional. Akan tetapi jika ci ≠ cj maka perubahan alokasi regional dari pengeluaran akan mengakibatakn berubahnya tingkat pendapatan nasional. Jika di asumsikan bahwa kapasitas regional tidak merupakan pembatas (kendala), maka kenaikan pendapatan regional akan maximum jika kenaikan pengeluaran pemerintah dipusatkan di daerah–daerah dimana c paling tinggi (biasanya daerah–daerah yang paling terbelakang).

Peluberan pendapatan dan kemungkinan pantulan-pantulan ekspor sekunder adalah sifat-sifat yang paling istimewa dari model-model pendapatan interregional. Suatu injeksi investasi di daerah I tidak hanya meningkatkan pendapatan (menaikkan Ai) di daerah yang bersangkutan, tetapi juga menyebarkan kekuatan pendorong pada semua daerah lainnya melalui kenaikan. Dalam kondisi keseimbangan neraca pembayaran, kenaikan impor ini akan mengakibatkan kemerosotan neraca daerah i. Namun demikian, hal ini merupakan efek netto yang terakhir. Kenaikan pendapatan di daerah-daerah lain akan memperbesar akspor daerah i.

Efek keseluruhan terhadap neraca pembayaran daerah I, tergantung pada sejauh mana perubahan primer (impor terdorong) dapat diimbangi oleh prubahan sekunder (kenaikan ekspor). Dalam banyak hal, kenaikan sekunder tidak akan cukup untuk mencegah kemunduran neraca pembayaran daerah i. Untuk memperbaiki neraca pembayaran daerah i, maka serentak dengan itu marginal propensity to consume daerah-daerah lain dalam system yang bersangkutan haruslah lebih besar dari satu. Sudah lazim di asumsikan bahwa mekanisme penyesuaian neraca pembayaran di antara daerah-daerah bekerja lebih efektif daripada diantara bangsa-bangsa. Di antara kedua kerangka institusional ini (perekonomian interregional dan perekonomian internasional) terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat jelas. Daerah-daerah tidak mempunyai instrument-instrument kebijakan seperti yang dipunyai oleh bangsa-bangsa (seperti kurs mata uang, tariff, moneter, dan fiscal). Perbedaan lain antara perekonomian internasional adalah bahwa mobilitas faktor-faktor produksi diantara daerah-daerah pada umumnya lebih tinggi, dan bahwa arus faktor dapat berfungsi sebagai kekuatan yang menyeimbangkan dalam neraca pembayaran.

Ketidakseimbangan sementara neraca pembayaran suatu dapat diatasi dengan arus jangka pendek (umpamanya, melalui transfer interregional di antara cabang-cabang bank). Akan tetapi dalam banyak hal, mungkin diperlukan tambahan mekanisme-mekanisme penyesuaian. Hal ini meliputi efek harga dan efek pandapatan, transfer pemerintah dan pengeluaran pemerintah di daerah-daerah terbelakang, arus modal dan tenaga kerja. Efek harga agaknya tidak begitu efektif, karena mayoritas produsen lebih mementingkan pasar nasional daripada pasar regional dan harga yang mereka tetapkan cenderung untuk berlaku dimana saja. Efek pendapatan juga mungkin tidak cukup kuat untuk memulihkan keseimbangan, tetapi mungkin lebih efektif daripada perekonomian internasional karena m biasanya lebih besar bagi daerah-daerah daripada bagi bangsa-bangsa. Tindakan-tindakan fiscal dapat juga membantu proses penyeimbangan melalui stabilisator-stabilisator yang bersifat built-in atau melalui pengeluaran langsung bagi pemerintah di daerah-daerah yang mengalami kelesuan. Sekalipun dana pemerintah yang masuk ke daerah-daerah yang mengalami kelesuan akan memperbesar impor, namun bagaimanapun juga dana tersebut akan ikut membantu mengurangi deficit pembayaran, dengan syarat c + m < 1 (Scitovsky, 1958; dalam Richardson, 2001). Mekanisme-mekanisme penyesuaian tersebut didasarkan atas asumsi bahwa sumber yang menimbulkan deficit neracapembayaran adalah kekurangan ekspor. Di samping itu, deficit neeraca pembayaran suatu daerah dapat bersumber dari kenaikan pendapatan, seperti dalam model pendapatan interregional, maka mekanisme-mekanisme ini pun cenderung untuk menyimpang dari keseimbangan.

Perbedaan antara kedua sumber deficit neraca pembayaran di atas sangat penting, apabila peranan arus factor (factor flaws) hendak dipertimbangkan. Modal cenderung mengalir ke daerah-daerah yang memberikan profit yang lebih tinggi, akan tetapi hal ini hanya akan menyeimbangkan jika modal yang relevan adalah modal di mana yang menyebabkan deficit neraca pembayaran adalah proses kenaikan pendapatan.

Deficit neraca pembayaran yang bersumber dari kemerosotan ekspor merupakan deficit yang bersifat kronis. Sebab dalam kondisi ini modal cenderung mengalir keluar daripada mengalir masuk. Jika tenagakerja dapat berpindah maka mereka akan berimigrasi dari daerah yang mengalami kemerosotan ke daerah-daerah makmur. Pendapatan daerah yang disebutkan belakangan akan mengalami peningkatan, sehingga impor daerah tersebut akan meningkat. Hal ini akan meningkat ekspor daerah I (daerah yang disebutkan pertama), tetapi dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Akibatnya perbedaan tingkat pertumbuhan regional akan bertambah besar.

Apa pun yang menjadi penyebab timbulanya deficit neraca pembayaran, modal dan tenagakerja akan bergerak ke arah yang sama. Namun demikian, arus factor produksi bukanlah mekanisme penyesuaian yang penting terhadap tipe gangguan-gangguan neraca pembayaran jangka pendek. Arus tersebut lebih penting sebagai kekuatan-kekuatan penyesuaian bagi proses pertumbuhan regional, walaupun dalam jangka panjang mungkin lebih cenderung mengakibatkan bertambah besar dan bukannya memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan regional (Richardson, 2001).

III. Profil Sosial Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Darat Kalimantan

3.1. Kabupaten Kutai Barat, Kaltim

Kabupaten Kutai Barat terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah adalah 31.628,7 Km2. Kabupaten ini terletak di 113°45’05’’ – 116°31’19’’ BT dan 1°31’35’’ LU – 1°10’16’’ LS. Kabupaten Kutai Barat terbagi atas 21 Kecamatan dengan jumlah Kampung/Desa 223 Secara administratif wilayah Kabupaten Kutai Barat dibatasi oleh:

– Sebelah Utara          : Sarawak (Malaysia Timur)

– Sebelah Timur          : Kabupaten Kutai Kartanegara

– Sebelah Selatan      : Kabupaten Penajam Paser Utara

– Sebelah Barat          : Kabupaten Murung Raya (Kalteng)

Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kutai Barat terdiri atas Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Luas kedua wilayah ini adalah 7.361,54 km2 atau 23,27 persen dari luas total wilayah Kabupaten. Kedua kecamatan ini dalam kondisi terisolir akibat sarana dan prasarana yang terbatas Panjang Garis Perbatasan di Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar ± 52,3 km.

Kondisi fisik Kabupaten Kutai Barat sebagian besar merupakan dataran tinggi dan sebagian kecil dataran rendah. Wilayah dataran tinggi merupakan kawasan penyangga air untuk DAS Mahakam. Wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi di bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Di bidang pertambangan terdapat potensi emas, perak, dan galian golongan C. Di bidang pertanian, wilayah ini menghasilkan padi gunung, palawija, dan buah-buahan. Di bidang kehutanan terdapat potensi sarang burung walet, kayu, gaharu, rotan, dan damar. Sementara di bidang pariwisata terdapat potesni besar bagi pengembangan wisata budaya, wisata arung jeram, dan wisata alam.

Penduduk. Jumlah Penduduk di Kecamatan perbatasan hanya sebanyak 8.320 jiwa, dengan perincian 3.829 Jiwa di Kecamatan Long Apari dan 4.498 jiwa di kecamatan Long Pahangai. Kepadatan penduduk di kedua kecamatan itu sangat rendah yaitu masing-masing 0.97 jiwa/km2 dan 1.32 jiwa/km2.

Pendidikan. Jumlah sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 274 sekolah yang terdiri dari atas 213 untuk tingkat SD, 40 untuk tingkat SLTP dan 21 untuk tingkat SMU/SMK. Jumlah guru ditingkat SD hingga tingkat SMU/SMK baik negeri maupun swasta yang terdaftar di Diknas Kabupaten Kutai Barat tercatat sebanyak 2.620 guru dimana 1.727 merupakan guru SD, 545 merupakan guru SLTP dan sebanyak 348 merupakan guru SMU/SMK.

Kesehatan. Pada tahun 2004 jumlah Puskesmas yang berada di Kabupaten Kutai Barat berjumlah 21 Puskesmas dan untuk puskesmas pembantu berjumlah 57, untuk tenaga kesehatan yang tersebar di Kabupaten Kutai Barat berjumlah 658 orang, terdiri dari dokter ahli 4 orang, dokter umum 22 orang, dokter gigi 5 Orang, apoteker 2 orang, sarjana kesehatan masyarakat 7 orang, ahli gizi 15 orang, perawat 277 orang, bidan 69 orang, sanitarian (SPPH) 9 orang, penjenang kesehatan 7 Orang, asisten apoteker 2 Orang, dan lain-lain 239 Orang.

Perhubungan. Sarana pasarana transportasi di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai masih sangat minim karena hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi Sungai. Sering terjadi kecelakaan transportasi air (di daerah riam) yang memakan korban jiwa dan harta benda. Sedangkan pelayanan transportasi udara masih sangat terbatas, karena hanya didukung oleh 1 buah Twin Otter dan 1 buah helikopter. Prasarana transportasi udara yang dimiliki adalah Bandara Melalan di Ibukota Kabupaten dengan runway sepanjang 900 m, serta Bandara Datah Dawai di Long Pahangai dengan runway sepanjang 750 m. Jarak Datah Dawai – Kapid (Serawak) melalui jalur udara dapat ditempuh selama 70 menit saja.

Listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok untuk memicu investasi ke daerah ini. Sampai saat ini kebutuhan listrik dipenuhi melalui 18 unit generator dari PT. PLN cabang Samarinda dengan total produksi sebesar 6.219.443 KWH. PLN sudah melayani beberapa kecamatan, namun hanya 3 kecamatan yang bisa dilayani sehari penuh, yaitu Kecamatan Melak, Barong Tongkok dan Linggang Bigung. Untuk daerah pedalaman karena keterbatasan jaringan distribusi, belum dapat dilayani.

3.2. Kabupaten Nunukan, Kaltim

Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan UU No. 47 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 7 tahun 2000. Kabupaten ini terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur. Luas Wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.263,68 Km² atau 1.426.368 Ha sedangkan luas wilayah laut (4 mil laut) adalah 140.875,825 Ha. Kabupaten ini terbagi ke dalam 7 (tujuh) wilayah kecamatan dan 218 kelurahan/desa. Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah Malaysia, dengan garis perbatasan darat sepanjang 308 Km. Secara administratif wilayah Kabupaten Nunukan dibatasi oleh:

– Sebelah Utara          : Negara Bagian Sabah, Malaysia

– Sebelah Timur          : Laut Sulawesi/Selat Makassar

– Sebelah Barat          : Negara Bagi Serawak, Malaysia

– Sebelah Selatan      : Kab. Bulungan dan Kab. Malinau.

Dari 7 Kecamatan yang ada 6 diantaranya berbatasan langsung dengan Negara Tetangga, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis Nunukan, Sebatik, dan Sebuku atau 85,58 persen dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunukan memiliki 2 pulau kecil terluar yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk.
Letak strategis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia membuat adanya aktivitas lintas batas, terutama tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan di Malaysia pada sektor perkebunan. Jumlah pelintas batas relatif bertambah dari tahun ketahun. Pada tahun 2005 jumlah pelintas batas WNI dari Malaysia ke Nunukan sebesar 84.920 orang terdiri dari pria sebanyak 52.180 orang dan wanita sebanyak 32.740 orang. Sedangkan pelintas batas WNI yang berangkat dari Nunukan ke Malaysia sebanyak 583.174 orang terdiri dari pria 111.984 orang dan wanita 471.190 orang. 5 (lima) Kecamatan telah digunakan sebagai jalur pintu keluar masuk lintas batas, dimana 2 Kecamatan sudah resmi sebagai pintu lintas batas, yaitu di Kec. Nunukan dan Sebatik dan 3 Kecamatan lainnya belum resmi yaitu Simaggaris di Kecamatan Nunukan, Labang di Kecamatan Lumbis, serta Long Midang di Kecamatan Krayan.

Jenis Penggunaan Tanah di wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari permukiman, kebun campuran dan tegalan, perkebunan, ladang dan semak serta alang-alang, sawah, hutan lebat, hutan belukar, hutan rawa. Dilihat dari pola penggunaan lahan, maka sebagian besar lahan di Kabupaten Nunukan merupakan Hutan Primer, yang sebagian besar terdapat di wilayah perbatasan yaitu di Kecamatan Lumbis, Krayan, Krayan Selatan, dan Sebuku. Sementara wilayah permukiman terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Nunukan dan Sebatik.

Penduduk. Sampai dengan tahun 2005 jumlah penduduk Kabhupaten Nunukan sebanyak 115.368 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di kecamatan Sebatik sebesar 122,10 km2/ jiwa, sedangkan kepadatan terendah terdapat di kecamatan Krayan Selatan sebesar 1,23 km2/ jiwa.

Mata Pencaharian. Tenaga kerja Kabupaten Nunukan pada tahun 2005 tercatat sebanyak 39.518 orang, dimana sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dari penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 54,75%, disusul oleh perdagangan sebesar 19,01 % dan jasa sebesar 14,96 %.

Pendidikan. Pada umumnya penduduk Kabupaten Nunukan memiliki tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Pada tahun 2004, penduduk pada umumnya hanya mampu bersekolah hingga pada jenjang SD, untuk yang tidak tamat SD sebesar 30,23 %, sedangkan yang tamat SD sebesar 24,92 %. Penduduk yang memiliki jenjang pendidikan SLTP sebesar 18,21 %, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTA sebesar 19,47 %. Sementara penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 2,06 %. Untuk tingkat SLTP dan SLTA mengalami peningkatan dari tahun 2003, hal tersebut menandakan bahwa adanya minat dari penduduk untuk menamatkan sekolah hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mulai menganggap bahwa pendidikan itu penting.

Kesehatan. Pada tahun 2005, rumah sakit di Kabupaten Nunukan berjumlah 1 buah, puskesmas 10 buah, puskesmas pembantu 44 buah. Puskesmas keliling 10, posyandu 150 buah, serta apotik dan toko obat sebanyak 22 buah. Tenaga kesehatan yang ada meliputi bidan praktek berjumlah 16 orang, dokter umum 13 orang, dokter gigi tetap 4 orang, dan tenaga paramedis/ pembantu paramedis 116 orang. Secara umum sarana dan prasaran akesehatan masih terbatas karena tingkat aksesibilitas wilayah yang sulit di jangkau pada beberapa lokasi di perbatasan.

Jalan. Prasarana jalan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2005 secera keseluruhan sepanjang 352.96 km. Prasarana jalan di kecamatan yang berbatasan sebagian besar masih merupakan jalan kerikil, sebesar 118.64 km, hampir sama dengan panjang jalan aspal yang ada sepanjang 116.36 km. Hampir sebagian besar jalan di kecamatan perbatasan dalam kondisi rusak, yaitu sepanjang 126.47 km.

Penerangan dan Telekomunikasi. Kebutuhan listrik penduduk Kabupaten Nunukan dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Cabang Tarakan. Telekomunikasi di ibukota kabupaten telah terpasang Sentral Telepon Otomat untuk melayani kebutuhan dasar telekomunikasi, bisnis, dan aktifitas lainnya. Selain itu juga dapat dilakukan komunikasi dengan jaringan komunikasi selular (Telkomsel, Satelindo, Pro XL). Untuk wilayah pedesaan, kedua jenis jaringan telekomunikasi tersebut sebagian ada yang sudah operasional dan sebagian lainnya sedang dalam taraf persiapan.

Perhubungan Laut. Hanya terdapat 1 pelabuhan laut (pelabuhan Tunon Taka) yang terdapat di wilayah ini, dan memiliki kapasitas untuk dilabuhi oleh kapal penumpang nasional (kapal PELNI), maupun jenis kapal penumpang lain seperti long boat, dll. Pelabuhan ini berfungsi sebagai tempat arus bongkar muat penumpang dan barang yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selama tahun 2005, jumlah kapal dalam negeri yang berlabuh di kabupaten Nunukan sebanyak 201 unit dengan jumlah bongkar barang 76.613 ton/m3 dan muat barang sebesar 161.115 ton/m3. Arus muat lebih besar dibandingkan arus bongkar yang mengindikasikan banyaknya barang yang didistribusikan dari Nunukan ke wilayah lain. Sedangkan jumlah kapal luar negeri yang bertambat sebanyak 2.420 unit dengan jumlah bongkar barang 39.861 ton/m3 dan muat barang 5.146 ton/m3.

Perhubungan Udara. Sarana transportasi udara merupakan alternatif transportasi bagi masyarakat Nunukan yang ingin melakukan mobilitas ke wilayah lain baik di dalam maupun luar Nunukan. Namun demikian berbagai kendala dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses sarana jenis ini antara lain harga tiket pesawat yang relatif mahal, frekuensi penerbangan maskapai yang relatif kecil/jarang dan selalu memperhatikan kondisi cuaca ketika akan melakukan aktifitas penerbangan, sehingga terdapat ketidakpastian dalam hal regulitas jadwal penerbangan, kondisi geografis wilayah Nunukan yang relatif menyulitkan aktifitas penerbangan, dan hanya terdapat 2 maskapai penerbangan, sehingga berlaku duopoli perdagangan. Selama tahun 2005 tercatat 927 penerbangan di bandara Nunukan dengan jumlah penumpang 19.050 orang berangkat dan 15.825 orang yang datang.

3.3. Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan terletak di ujung paling Timur Provinsi Kalimantan Barat. Secara astronomis terletak di antara 0008’ LU sampai 1036’ LU dan 111032’ sampai 114009’ BT, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

– Utara        : Serawak (Malaysia Timur)

– Selatan     : Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang

– Barat        : Kabupaten Sintang

– Timur        : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

  Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, yaitu Kecamatan Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau, Kecamatan Kedamin, dan Empanang. Luas total kecamatan yang menempati wilayah perbatasan meliputi luasan 15.770,6 Km2 atau 52,85% dari total luas Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Perbatasan terluas adalah Kecamatan Kedamin seluas 5.352,3 Km2 (17,94%), sedangkan Kecamatan perbatasan terkecil seluas 357,25 km2 (1,20%).
Penggunaan lahan dari kecamatan-kecamatan di wilayah perbatasan umumnya merupakan lahan pertanian untuk perkebunan dan hutan rakyat. Lahan pertanian terluas adalah Kecamatan Kedamin seluas 454.147 Ha, dan lahan pertanian paling kecil di Kecamatan Empanang seluas 40.124 Ha.

Potensi sumberdaya hutan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas hulu merupakan kawasan lindung maupun taman nasional yang meliputi areal seluas 1.528.250 ha atau 51,21 % dari total wilayah kabupaten Kapuas Hulu. Taman Nasional yang ada seluas 801,02 Km2 sedangkan Hutan Lindung 441,28 Km2. Sementara total Kawasan Budidaya yang terdiri atas Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi dan Kawasan Non Hutan adalah seluas 321,37 Km2.

 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2005 sebanyak 207.466 jiwa dengan kepadatan 7 jiwa/km2. Kecamatan wilayah perbatasan yang luasnya menempati 52,9% dari wilayah kabupaten, ditempati oleh 25% dari jumlah totoal penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga kepadatannya relatif rendah (3,51 jiwa/km2). Kepadatan terendah berada di Kecamatan Embaloh Hulu (1,56 jiwa/km2).

Kondisi Pendidikan Masyarakat. Perkembangan hasil pendidikan di wilayah perbatasan berdasarkan Rata-rata Lamanya sekolah penduduk 15 tahun ke atas berkisar sekitar 5,85-6,56 tahun. Rata-rata lamanya sekolah tertinggi adalah Kecamatan Puring Kencana. Berdasarkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar pada kelompok tidak tamat SD dan tamatan SD.  
Kondisi Kesehatan Masyarakat. Pelayanan kesehatan terlengkap berada di Kecamatan Putussibau, dan sudah tersedia rumah sakit dan rumah sakit bersalin. Kondisi di kecamatan perbatasan lainnya secara umum menghadapi masalah akses yang rendah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dengan kondisi wilayah desa-desa yang luas dan tersebar, serta kondisi prasarana jalan yang tidak mendukung, untuk memperoleh pelayanan dari puskesmas harus menempuh sampai ibukota kecamatan. Puskesmas pembantu (pustu) belum tersedia di setiap desa, kecuali di Kecamatan Putussibau dan Kecamatan Kedamin. Sementara untuk petugas kesehatan dokter belum tersedia di Kecamatan Empanang, Puring Kencana dan Batang Lupar. Hal yang sama untuk keberadaan Mantri Kesehatan dan Bidan Desa keberadaannya belum tersedia di setiap desa, kecuali di Kecamatan Putussibau dan Kecamatan Kedamin.  
Mata Pencaharian Penduduk. Penduduk di wilayah perbatasan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya dikembangkan secara intensif, bahkan praktek bertani secara tradisional melalui ladang berpindah, masih banyak dilakukan masyarakat di daerah perbatasan. Hasil pertanian yang diperoleh tentunya masih sangat terbatas, dan sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar petani. Kondisi sebaliknya untuk masyarakat di negara tetangga yang kondisi kesejahteraannya yang jauh lebih baik. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi dengan negara tetangga kerap kali menimbulkan kecemburuan sosial.  
Prasarana Jalan. Prasarana pendukung mobilisasi penduduk maupun barang di desa-desa yang terdapat diwilayah perbatasan menunjukkan keragaman. Sebagian desa di Kecamatan Kedamin, Batang Lupar, dan Putussibau mengandalkan transportasi air. Sedangkan di desa-desa Kecamatan Puring Kencana sepenuhnya menggunakan transportasi darat. Kondisi jenis permukaan jalan aspal di wilayah perbatasan hanya terdapat di sebagian desa yang terdapat di 4 Kecamatan, dan yang lainnya merupakan jalan diperkeras.
Prasarana penerangan. Terdapat 6 desa yang belum dialiri listrik, yaitu di Kecamatan Puring Kencana (1 desa), Badau (1 desa), Batang Lupar (2 desa), dan Eambaloh Hulu (2 desa).
Sarana Telekomunikasi. Sarana telekomunikasi di wilayah perbatasan dengan menggunakan telpon kabel sudah terdapat di Kecamatan Kedamin dan Kecamatan Putussibau. Sementara untuk sinyal telpon genggam hanya 1 desa memiliki sinyal kuat dan 11 desa memiliki sinyal lemah , dan yang lainnya tidak memiliki sinyal.

3.4. Kabupaten Sanggau, Kalbar

Kabupaten Sanggau terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat pada posisi atau di antara 10 LU 0,60 LS & 109,80 – 111,30 BT dengan luas wilayah 12.858 km² (12,47 %) dari luas wilayah propinsi kalimantan barat ( 614.807 km²), jarak dengan ibukota provinsi : 267 km, terbagi ke dalam 15 wilayah kecamatan, 159 desa, 6 kelurahan, 378.039 jiwa (86.383 kk) kepadatan 29 jiwa/km². Panjang perbatasan dengan Malaysia + 129,5 km, dan panjang perbatasan dengan kalimantan Barat + 877 km. Secara administratif wilayah Kabupaten Sanggau dibatasi oleh:

– Utara : Sarawak

– Selatan : Kab. Ketapang

– Timur : Kab. Sekadau dan Sintang

– Barat : Kab. Landak dan Kab. Pontianak

Kabupaten Sanggau memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, yaitu Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong. Wilayah Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong meliputi 10,48% dari luas wilayah Kabupaten Sanggau. Kecamatan Sekayam memiliki luasan 841,01 km2 atau 6,54%, dan Kecamatan Entikong 506,89 Km2 atau 3,94%. Karakteristik spesifik wilayah Kabupaten Sanggau meliputi: (i) terletak pada jalur lalu lintas sektor Timur menuju Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu, (ii) terletak pada jalur trans kalimantan (kalteng, kalsel, kaltim), (iii) terletak pada jalur trans borneo (sarawak & brunai darussalam), (iv) berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak (Malaysia Timur), dan (v) memiliki PPLB Entikong direncanakan sebagai pelabuhan darat resmi.

Penggunaan lahan Kecamatan Sekayam sebagian besar (97,4%) merupakan lahan kering dengan dominasi penggunaan lahan pertanian (kebun/ hutan raktat) seluas 59.029 Ha (59%). Penggunaan lahan sawah hanya seluas 2.189 Ha (2,60%). Sedangkan Kecamatan Entikong sebagian besar (99,5%) merupakan lahan kering dengan dominasi penggunaan lahan pertanian (kebun/ hutan raktat) seluas 24.451 Ha (48%), dan lahan yang tidak diusahakan seluas 22.961 Ha (45,3%). Penggunaan lahan sawah hanya 268 Ha (0,53%).

Potensi sumberdaya hutan di Kabupaten Sanggau sebagian besar merupakan Hutan Produksi Terbatas seluas 49.881 Ha, dan sebanyak 30.967 Ha merupakan Hutan Lindung/ Kawasan Lindung. Sementara total Kawasan Budidaya yang terdiri atas Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi dan Kawasan Non Hutan adalah seluas 97.775 Ha.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Sanggau pada tahun 2005 sebanyak 369.322 jiwa dengan kepadatan 27,7 jiwa/km2. Penyebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Sanggau tidak merata, dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Beduwai, dan kepadatan terendah di Kecamatan Toba. Sementara untuk Kecamatan di wilayah perbatasan Entikong memiliki kepadatan 24,54 jiwa/km2, dan Kecamatan Sekayam dengan kepadatan 31,9 jiwa/km2.

Kondisi Pendidikan Masyarakat. Perkembangan hasil pendidikan di wilayah perbatasan berdasarkan Rata-rata Lamanya sekolah penduduk 15 tahun ke atas, Kecamatan Entikong sebesar 6,99 tahun dan Kecamatan sekayam sebesar 5,96 tahun. Kecamatan Entikong menunjukkan perkembangan pendidikan yang lebih baik dibanding Kecamatan Sekayam. Namun demikian, pencapaian hasil pendidikan tersebut masih rendah/ tertinggal, dengan indikasi dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar masih dalam kelompok tamatan SD dan Tidak tamat SD

Kondisi bangunan sekolah merupakan masalah yang paling serius dalam mendukung proses belajar mengajar dari setiap jenjang pendidikan di wilayah perbatasan.

Kondisi Kesehatan Masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat diwlayah perbatasan secara umum menghadapi masalah akses yang rendah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dengan kondisi wilayah desa-desa yang luas dan tersebar, serta kondisi prasarana jalan yang tidak mendukung, untuk memperoleh pelayanan dari puskesmas harus menmpuh sampai ibukota kecamatan. Puskesmas pembantu (pustu) belum tersedia di setiap desa, kecuali 2 desa di Kecamatan Entikong dan 3 desa di Kecamatan Sekayam. (Lihat Tabel berikut)

Petugas kesehatan dokter biasanya berpraktek di puskesmas, Mantri Kesehatan dan bidan desa biasanya berpraktek di Pustu/polindes. Berdasarkan ukuran tersebut, di Kecamatan Entikong menunjukkan kekurangan tenaga Bidan, sementara di Kecamatan Sekayam kekurangan tenaga Matri Kesehatan. (Lihat tabel berikut).

Mata Pencaharian Penduduk. Penduduk di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya dikembangkan secara intensif, bahkan praktek bertani secara tradisional melalui ladang berpindah, masih banyak dilakukan masyarakat di daerah perbatasan. Hasil pertanian yang diperoleh tentunya masih sangat terbatas, dan sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar petani. Kondisi sebaliknya untuk masyarakat di negara tetangga, dengan kondisi kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi dengan negara tetangga kerap kali menimbulkan kecemburuan sosial.

Prasarana Jalan. Prasarana jalan dalam mendukung mobilisasi penduduk maupun barang, di seluruh desa di Kecamatan Sekayam dilakukan melalui darat, sedangkan di Kecamatan Entikong terbagi ke dalam sarana transportasi darat 2 desa, transportasi air 2 desa dan 1 desa menggunakan transportasi darat dan air. Kondisi jenis permukaan jalan aspal di wilayah perbatasan hanya terdapat di 2 desa di Kecamatan Entikong, dan 4 desa di kecamatan Sekayam. Sementara yang lainnya dengan kondisi permukaan jalan diperkeras.

Prasarana Penerangan. Prasarana penerangan di wilayah perbatasan, terdapat 2 desa di Kecamatan Entikong yang tidak masuk listrik. Persentase keluarga pengguna listrik di Kecamatan Sekayam sebanyak 50%, dan 33,9% di Kecamatan Entikong.

Sarana Telekomunikasi. Sarana telekomunikasi di wilayah perbatasan, Kecamatan Sekayam terdapat sebanyak 501 keluarga yang berlangganan telpon kabel, dan 176 keluarga di Kecamatan Entikong. Sementara untuk penggunaan telpon genggam dengan sinyal kuat, terdapat 4 desa di Kecamatan Sekayam dan 1 desa di Kecamatan Entikong.

3.4. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat pada posisi atau di antara 0033’ – 2008’ Lintang Utara dan 108039’ – 110004’ Bujur Timur dengan luas wilayah 5.396,30 km2, terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, 117 desa dan 2 kelurahan, dengan jumlah penduduk 206.586 jiwa (38,3 jiwa/km2), berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia sepanjang 76,5 km. Secara administratif wilayah Kabupaten Sambas dibatasi oleh:

– Sebelah Utara : Kabupaten Sambas dan Sarawak (MalaysiaTimur)

– Sebelah Selatan : Kabupaten Landak, dan Kabupaten Pontianak

– Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau

– Sebelah Barat : Laut Natuna

Kabupaten Sambas memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding. Wilayah Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding meliputi 6,6% dari luas wilayah Kabupaten Bengkayang. Kecamatan Jagoi Babang memiliki luasan 655 km2 atau 3%, dan Kecamatan Siding 563,3 Km2 atau 3,3%.

Penggunaan Lahan dan Potensi Sumberdaya Alam. Kondisi fisik wilayah perbatasan di Kabupaten Bengkayang yang meliputi Kecamatan Jagoi Babang dan Siding sebagian besar wilayahnya menempati lahan berlereng/berbukit. Desa-desa di wilayah Kecamatan Jagoi Babang umumnya menempati lahan yang berbatasan dengan hutan, sementara desa-desa di Kecamatan Siding sebanyak 7 desa menempati lahan di dalam kawasan hutan. Penggunaan lahan di kedua kecamatan ini sebagian besar merupakan lahan perkebunan dan hutan rakyat, lahan ladang, dan sebagian kecil lahan sawah.

Kepadatan Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin. Jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2004 sebanyak 484.861 jiwa dengan kepadatan 75,8 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas selama kurun waktu 2000 – 2004 tercatat 1,47 %. Penyebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Sambas tidak merata, hal ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Kepadatan penduduk di wilayah perbatasan menunjukkan angka kepadatan penduduk terendah, yaitu Kecamatan Jagoi Babang 9,4 jiwa/Km2 dan Kecamatan Siding 12,1 jiwa/km2. Sementara kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bengkayang adalah di kecamatan Sungai Raya sebesar 217,3 jiwa/km2.

Jumlah KK miskin di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang berjumlah 940 KK atau 12,29% dari penduduk miskin di kabupaten. Dengan perkiraan jumlah KK di Kecamatan Jagoi Babang sebanyak 1.250 KK dan Kecamatan Siding sebanyak 1.646 KK, maka persentase KK miskin dimasing-masing kecamatan adalah sebesar 32% dan 33%.

Kondisi Pendidikan Masyarakat. Perkembangan terakhir (tahun 2007), jumlah siswa dan guru menurut tingkat pendidikan di kedua kecamatan yang menempati wilayah perbatasan, Kecamatan Jagoi Babang menunjukkan perkembangan pendidikan yang lebih baik dibanding Kecamatan Siding Rasio Murid/Guru SD di Kecamatan Jagoi Babang menggambarkan 1 orang guru melayani 24 murid, sementara di Kecamatan Siding melayani sebanyak 42 murid. Kondisi bangunan sekolah merupakan masalah yang paling serius dalam mendukung proses belajar mengajar dari setiap jenjang pendidikan di wilayah perbatasan.

Kondisi Kesehatan Masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat diwlayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang jauh dari memadai. Dengan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia (tabel di bawah), maka di Kecamatan Jagoi Babang masih dibutuhkan 4 pustu, 8 para medis, 2 dokter (umum/spesialis) dan 2 bidang desa. Sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Siding masih dibutuhkan 1 puskesmas, 4 pustu, 1 pusling, 10 para medis, 2 dokter (umum/spesialis) dan 2 bidan desa.

Mata Pencaharian Penduduk dan Sarana Pendukung Ekonomi. Mata pencaharian utama dari penduduk di wilayah perbatasan sebagian besar adalah bertani. Produksi pertanian yang dihasilkan dari kedua kecamatan ini adalah komoditi tanaman pangan seperti tanaman padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi rambat, tanaman hortikultura terdiri dari alpukat, durian, manggis, jeruk, serta tanaman sayur-sayuran. Sementara untuk tanaman perkebunan meliputi komoditi karet dan kelapa sawit.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi penduduk, pada saat ini hanya terdapat 1 koperasi di Kecamatan Jagoi babang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sebagian besar produk pertanian diwilayah perbatasan dipasarkan di Serikin Malaysia

Jalan. Wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang dilintasi jalan propinsi sepanjang 124,61 km, dengan kondisi jalan aspal dan rusak ringan dibeberapa tempat. Rincian jalan propinsi tersebut adalah sebagai berikut:

Sementara hasil identifikasi kebutuhan prasarana jalan berdasarkan status jalan, di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang masih dibutuhkan jalan negara sepanjang 111,56 Km, jalan provinsi sepanjang lebih dari 22 Km, dan jalan kabupaten sepanjang 214 km.

Sementara, dalam mendukung mobilisasi barang dan orang di setiap desa (jalan desa) di wilayah Kecamatan Jagoi Babang, sebanyak 2 desa dilakukan melalui darat, 1 desa lewat air, dan 3 desa dapat dilakukan lewat darat dan air. Sedangkan di Kecamatan Siding sebanyak 5 desa dilakukan lewat darat, dan 3 desa dapat dilakukan lewat darat dan air. Kondisi permukaan jalan di setiap desa di wilayah perbatasan, umumnya baru pada tahap diperkeras dan sebagian jalan tanah. Sehingga masih banyak ruas jalan di setiap desa kondisinya tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

Penerangan dan Telekomunikasi. Prasarana penerangan disetiap desa di Kecamatan Jagoi Babang dan Siding seluruhnya sudah tersedia listrik. Di Kecamatan Siding terdapat pengguna listrik PLN sebanyak 491 KK dan non PLN sebanyak 27 KK, sementara di Kecamatan Siding hanya perdapat pengguna listrik non PLN sebanyak 78 KK..

Sarana telekomunikasi di wilayah perbatasan sampai saat ini belum ada masyarakat yang berlangganan telpon kabel Sementara untuk sinyal telpon genggam, diseluruh desa di

Kecamatan Jagoi Babang dan Siding, masing-masing hanya terdapat 1 desa yang menerima sinyal lemah, sementara desa-desa lainnya tidak tersedia sinyal.

3.6. Kabupaten Sambas, Kalbar

Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat pada posisi atau di antara 0033’ – 2008’ Lintang Utara dan 108039’ – 110004’ Bujur Timur dengan luas wilayah 6.395,70 km2atau sekitar 4,36 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, terbagi ke dalam 16 (enam belas) wilayah kecamatan (183 desa) dengan jumlah penduduk 484.861 jiwa (76 jiwa/km2) dengan panjang pantai + 198,76 km dan panjang perbatasan negara + 97 km. Secara administratif wilayah Kabupaten Sambas dibatasi oleh:
  – Sebelah Utara : Sarawak (MalaysiaTimur)

– Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang

– Sebelah Timur : Sarawak dan Kabupaten Bengkayang

– Sebelah Barat : Laut Natuna.

 
Kabupaten Sambas memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh. Wilayah Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh meliputi 39,71% dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Kecamatan Sajingan Besar memiliki luasan 1.391,20 km2 atau 21,75 %, dan Kecamatan Paloh 1.148,84 Km2 atau 17,96%. Karakteristik spesifik wilayah Kabupaten Sambas yang tidak dimiliki semua daerah kabupaten/kota lainnya adalah letaknya yang sangat strategis sehingga sangat mudah untuk dijangkau dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar.  

Kecamatan Sajingan Besar sebagai salah satu kecamatan yang menempati wilayah perbatasan memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten, yaitu sejauh 85 km, sementara Kecamatan Paloh memiliki jarak sejauh 54 km atau menempati urutan ke-3 terjauh dari Ibulota Kabupaten. Kecamatan Sajingan Besar yang terbagi dalam 5 desa, menempati wilayah berlereng sebanyak 3 desa, dan wilayah daratan sebanyak 2 desa.Wilayah Kecamatan Paloh yang terbagi ke dalam 8 desa, seluruhnya menempati wilayah pesisir

Penggunaan Lahan dan Potensi Sumberdaya Alam. Kecamatan Sajingan Besar sebagian besar menempati wilayah perbukitan, dan bergunung, dengan penggunaan lahan meliputi lahan sawah 4.325 Ha, lahan kering 4.645 Ha, lahan basah 1.367 Ha, dan lahan hutan 325.424 Ha. Potensi hasil pertanian meliputi komoditi padi, palawija (jagung, ketela pohon) dan komoditi perkebunan (kelapa, kopi dan coklat). Sementara Kecamatan Paloh sebagian besar merupakan wilayah dataran, dengan penggunaan lahan meliputi lahan sawah 37.777 Ha, lahan kering 3.207 Ha, lahan basah 17,166 Ha, dan lahan hutan 86.198 ha. Kecamatan Paloh memiliki panjang garis pantai terluas 102,56 Km (50,60%) dari total garis pantai di Kabupaten Sambas, dan meliputi 758,94 Km2 (51,70%) dari wilayah laut Kabupaten Sambas. Produksi pertanian hanya sebagian kecil menghasilkan padi, kelapa dan kopi, sementara produksi paling dominanadalah hasil laut. Potensi budidaya tambak udang/bandeng di Kecamatan Paloh, meliputi luas potensi 2.637,5 Ha atau 40,84% dari potensi budidaya tambak di Kabupaten Sambas, Potensi laut lainnya meliputi : telur penyu, ubur-ubur, dan ikan asin.

Potensi sumberdaya hutan di Kabupaten Sambas sebagian besar berada Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar.

Berdasarkan identifikasi potensi pariwisata diwilayah perbatasan Kabupaten Sambas, sebagian besar merupakan wisata alam dan wisata bahari yang berada di Kecamatan paloh, yaitu meliputi:

No     Objek Pariwisata                                    Desa                               Jenis Wisata    

1           Pantai Tanah Hitam                                                Tanah Hitam                              Pantai Laut

2          Goa Batu Belidak                                                    Tanah Hitam                              Wisata Alam

3          Pantai Pulau Tua                                                    Nibung                                       Pantai Laut

4          PR. Gunung Besi                                                     Nibung                                      Wisata Alam

5          Air Terjun B. Lintang, Batu Bejamban            Sebubus                                         Wisata alam

7          Pantai Tj. Selimpai                                                 Sebubus                                    Pantai Lokasi Penyu

8          Pantai Temajo, Pantai Camar Wulan              Sebubus                                         Wisata Laut

 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2004 sebanyak 484.861 jiwa dengan kepadatan 75,8 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas selama kurun waktu 2000 – 2004 tercatat 1,47 %.

Kepadatan penduduk di wilayah perbatasan menunjukkan angka yang jauh lebih rendah (12,3 jiwa/km2) jika dibanding wilayah non perbatasan (75,8 jiwa/km2). Kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Sajingan Besar yaitu sebesar 5,8 jiwa/km2. Sementara kepadatan tertinggi di Kabupaten Sambas terdapat di Kecamatan Pemangkat sebesar 303,4 jiwa/km2.

Kondisi Pendidikan Masyarakat. Perkembangan terakhir (tahun 2007), jumlah siswa dan guru menurut tingkat pendidikan di kedua kecamatan yang menempati wilayah perbatasan, Kecamatan Paloh menunjukkan perkembangan pendidikan yang lebih baik dibanding Kecamatan Sajingan Besar. Rasio Murid/Guru di Kecamatan Sajingan Besar menggambarkan 1 orang guru melayani 25 murid, sementara di Kecamatan Paloh melayani sebanyak 17 murid. Pada tingkat Kabupaten Sambas rasio murid/guru sebesar 18.

Kondisi bangunan sekolah merupakan masalah yang paling serius dalam mendukung proses belajar mengajar dari setiap jenjang pendidikan di wilayah perbatasan.

Kondisi Kesehatan Masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat diwlayah perbatasan secara umum berkaitan dengan permasalahan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan kondisi wilayah desa-desa yang luas dan tersebar, serta kondisi prasarana jalan yang tidak mendukung, untuk memperoleh pelayanan dari puskesmas harus menmpuh sampai ibukota kecamatan. Puskesmas pembantu (pustu) dan polindes sudah tersedia di setiap desa, kecuali 3 desa di Kecamatan Paloh belum tersedia Pustu.

Petugas kesehatan dokter biasanya berpraktek di puskesmas, Mantri Kesehatan dan bidan desa biasanya berpraktek di Pustu/polindes, namun tidak semua desa tersedia

Mata Pencaharian Penduduk. Penduduk di Kecamatan Sajingan besar sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (91,6%), sedangkan di Kecamatan Paloh sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (78,8%) dan sebagai nelayan (9,7%). Rincian secara lengkap lihat Tabel berikut:

Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya dikembangkan secara intensif, bahkan praktek bertani secara tradisional melalui ladang berpindah, masih banyak dilakukan masyarakat di daerah perbatasan. Hasil pertanian yang diperoleh tentunya masih sangat terbatas, dan sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar petani. Kondisi sebaliknya untuk masyarakat di negara tetangga, dengan kondisi kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi dengan negara tetangga kerap kali menimbulkan kecemburuan sosial

Prasarana Jalan. Prasarana jalan dalam mendukung mobilisasi penduduk maupun barang, sebagian besar dilakukan melalui darat, hanya 3 desa di Kecamatan Sajingan Besar dan 1 desa di Kecamatan Paloh yang dapat menggunakan prasarana jalan darat dan air. Kondisi jenis permukaan jalan aspal di wilayah perbatasan hanya terdapat di 2 desa di Kecamatan Paloh, sementara yang lainnya dengan kondisi permukaan jalan diperkeras dan jalan tanah. Dengan kondisi prasarana jalan di wilayah perbatasan tersebut, terdapat 2 desa di Sajingan Besar dan 1 desa di Kecamatan Paloh yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

Prasarana Penerangan. Prasarana penerangan di wilayah perbatasan, terdapat 1 desa di Kecamatan Sajingan Besar yang tidak masuk listrik, dengan persentase keluarga pengguna listrik sebanyak 35,3% pengguna listrik PLN dan 3,1% non PLN. Di Kecamatan Paloh, seluruh desa telah masuk listrik dengan persentase keluarga pengguna listrik sebanyak 66,0% pengguna listrik PLN dan hanya 1 % non PLN.

Sarana Telekomunikasi. Sarana telekomunikasi di wilayah perbatasan sampai saat ini belum ada masyarakat yang berlangganan telpon kabel Sementara untuk sinyal telpon genggam, diseluruh desa di Kecamatan Sajingan Besar sama sekali tidak terdapat sinyal, di sebagian kecamatan Paloh sebanyak 3 desa memiliki sinyal kuat, dan 4 desa memiliki sinyal lemah. Untuk mendukung komunikasi pada daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal, umumnya digunakan radio komunikasi.

3.7.          Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat pada posisi atau di antara 1°5’ LU & 1°21’LS dan 109, 110º50’ & 113°20’ BT dengan luas wilayah 21.635 Km2 atau 3,51 % dari luas wilayah propinsi Kalimantan Barat ( 614.807 km²), terbagi ke dalam 14 wilayah kecamatan, 178 desa, 6 kelurahan. Secara elativegive wilayah Kabupaten Sintang dibatasi oleh:

  • Utara : Malaysia Timur / Serawak
  • Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi
  • Barat : Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Ketapang
  • Timur : Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di kawasan perbatasan Kalimantan yang masih tergolong tertinggal atau terbelakang, dengan topografi lahan mulai dari dataran sampai perbukitan. Kabupaten Sintang memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, yaitu Kecamatan Ketungau Hulu, dan Ketungau Tengah. Luas total kecamatan yang menempati wilayah perbatasan meliputi luasan 4.320,6 Km2 atau 19,97% dari total luas Kabupaten Sintang. Kecamatan Perbatasan terluas adalah Kecamatan Ketungau tengah yang meliputi 10,1% dari Luas Kabupaten Sintang, memiliki 13 desa dan 51 dusun dengan panjang perbatasannya kurang lebih 143 Km.

  Penggunaan lahan. Di kecamatan wilayah perbatasan, penggunaan lahan Kecamatan Ketungau Tengah sebagian besar merupakan elati yang tidak diusahakan seluas 132.591 Ha (62,77%), dan lahan pertanian (perkebunan/hutan rakyat) seluas 67.345 (31,88%). Sedangkan di Kecamatan Katungau Hulu sebagian besar merupakan pertanian (perkebunan/hutan rakyat) seluas 215.246 Ha (96%).  
  Potensi sumberdaya hutan di Kabupaten Sintang meliputi luasan 406,62 Ha, meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi. Kawasan budidaya di Kebupaten Sintang sebagian besar merupakan Kawasan Non Hutan seluas 216,52% (65%).  
Jumlah Penduduk. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2005 sebanyak 323.639 Jiwa dengan kepadatan 15 jiwa/km2. Sementara kepadatan penduduk di wilayah perbatasan, Kecamatan Ketungau Tengah sebesar 12,3 jiwa/km2, dan Kecamatan Ketungau Hulu dengan kepadatan 8,3 jiwa/km2.
Mata Pencaharian Penduduk. Penduduk di Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya dikembangkan secara intensif, bahkan praktek bertani secara tradisional melalui elati berpindah, masih banyak dilakukan masyarakat di daerah perbatasan. Hasil pertanian yang diperoleh tentunya masih sangat terbatas, dan sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar petani. Kondisi sebaliknya untuk masyarakat di negara tetangga, dengan kondisi kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kesenjangan ekonomi dan sosialyang tinggi dengan negaratetangga kerap kali menimbulkan kecemburuan sosial.  
Kondisi Pendidikan Masyarakat. Perkembangan hasil pendidikan di wilayah perbatasan berdasarkan Rata-rata Lamanya sekolah penduduk 15 tahun ke atas masih sangat rendah, yaitu Kecamatan Ketungau Tengah sebesar 4,82 tahun dan Kecamatan Ketungau Hulu sebesar 4,63 tahun. Kecamatan Ketungau Tengah menunjukkan perkembangan pendidikan yang lebih baik elativeg Kecamatan Ketungau Hulu. Indikasi lainnya berdasarkan pendidikan terakhir penduduk di wilayah perbatasan di Kecamatan Ketungau Tengah sebagian besar termasuk kelompok tidak tamat SD.  
Kondisi Kesehatan Masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat di wIlayah perbatasan secara umum menghadapi masalah akses yang rendah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dengan kondisi wilayah desa-desa yang luas dan tersebar, serta kondisi prasarana jalan yang tidak mendukung, untuk memperoleh pelayanan dari puskesmas harus menempuh sampai ibukota kecamatan.  
Struktur perekonomian. PDRB Kabupaten Sintang didominasi oleh sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan elati pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan) dan sektor jasa, dimana pada tahun 2003 kontribusinya mencapai 46,30%. Sedangkan kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB tahun 2003 sebesar 12,41%, terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta bangunan. Sumbangan sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Sintang masih cukup dominan, tapi jika dibandingkan dengan sektor tersier yang tumbuh rata-rata sebesar 4,67% maka sebenarnya sektor primer relatif rendah.  
Keberadaan lembaga keuangan, dunia usaha dan perusahaan swasta belum berperan secara optimal. Sementara itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk pula para pedagang kecil masih memiliki akses terbatas terhadap sumber-sumber pembiayaan modal dan pendanaan usaha.  
Pendidikan. Kondisi bangunan sekolah dan tenaga pengajar merupakan masalah yang paling serius dalam mendukung proses belajar mengajar dari setiap jenjang pendidikan di wilayah perbatasan. Jumlah Sekolah Dasar di Ketungau Hulu sebanyak 22 dan Ketungau Tengah sebanyak 32 dan jumlah guru seluruhnya sebanyak 222 orang, SLTP di Ketungau Hulu sebanyak 1 sekolah dan Ketungau Tengah 5 sekolah dan jumlah guru 33 orang. SMU di masing-masing Kecamatan sebanyak 1 sekolah dan jumlah guru di masing-masing sekolah sebanyak 13 orang.  
Kesehatan. Puskesmas pembantu (pustu) belum tersedia di setiap desa, kecuali 2 desa di Kecamatan Ketungau Tengah dan 3 desa di Kecamatan Ketungau Hulu. Petugas kesehatan dokter biasanya berpraktek di puskesmas, Mantri Kesehatan dan bidan desa biasanya berpraktek di Pustu/polindes. Berdasarkan ukuran tersebut, di Kecamatan Ketungau Tengah menunjukkan kekurangan tenaga Bidan, sementara di Kecamatan Ketungau Hulu kekurangan tenaga Matri Kesehatan. Untuk menutupi kekurangan bidan desa, pelayanan ibu melahirkan sebagian besar menggunakan jasa dukun bayi  
Jalan. Dalam mendukung mobilisasi penduduk maupun barang, desa-desa di Kecamatan Ketungau Hulu dilakukan melalui darat (3 desa), lewat air (2 desa) dan darat dan air (4 desa), sedangkan di Kecamatan Ketungau Tengah terbagi ke dalam sarana transportasi darat 5 desa, transportasi air 2 desa dan 6 desa menggunakan transportasi darat dan air. Kondisi jenis permukaan jalan di wilayah perbatasan masih merupakan jalan tanah.  
Penerangan. Desa-desa di wilayah perbatasan seluruhnya sudah masuk listrik. Sumber listrik yang digunakan di Ketungau Tengah sebagian besar dilayani Non PLN (diesel), sedangkan di Ketungau Hulu sebagian besar menggunakan listrik PLN.  
Telekomunikasi. Sarana telekomunikasi di wilayah perbatasan masih sangat tertinggal, tidak ada keluarga yang berlanggana telpon kabel, dan seluruh desa tidak terdapat sinyal untuk telpon genggam.  

IV. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Perbatasan

Interaksi ekonomi interregional memiliki tiga pola interlinkages. Pertama adalah pola “Dominan-Tergantung” (konsep dependence). Pola ini mempunyai ciri interaksi antara wilayah dominan dan wilayah tergantung, dimana wilayah dominan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam interaksi ekonomi, bahkan cenderung mengeksploitasi wilayah tergantung untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Kedua, pola “centre – periphery” (konsep interdependence), dimana wilayah centre merupakan wilayah industri (sektor moderen) yang umumnya berada di wilayah perkotaan dan wilayah periphery merupakan wilayah yang menghasilkan dan memasok bahan baku (sector primer) yang umumnya berada di pedesaan atau pinggiran kota. Wilayah periphery menghasilkan bahan baku dan memasok ke wilayah centre, sehingga kemajuan ekonomi wilayah centre akan menarik ekonomi wilayah periphery ke tingkat yang lebih maju. Hal serupa juga terjadi jika ekonomi wilayah periphery mengalami pertumbuhan maka permintaan akan hasil produksi wilayah centre akan meningkat, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah centre. Pola interaksi semacam ini pun tidak luput dari kemungkinan terjadinya kesenjangan ekonomi interregional, manakala nilai tukar (term of trade) sector primer semakin rendah dan terjadi backwash effect. Pola yang ketiga adalah pola yang memiliki ciri interaksi elonomi yang setara (seimbang) dan saling menguntungkan seperti yang terjadi pada interaksi ekonomi antara negara-negara industri maju.

Pola interaksi ekonomi antara Indonesia-Malaysia di wilayah perbatasan darat di Kalimantan memiliki ciri-ciri yang terdapat pada pola interaksi ekonomi pertama dan kedua. Pola interaksi ini merupakan pola interaksi yang timpang, yang berdampak pada tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat di kedua negara semakin lama semakin meningkat. Kesenjangan tingkat kesejahteraan ini akan berdampak negatif bagi Indonesia, yang kemudian bisa memicu ketegangan antara kedua negara.

Melihat besarnya kemungkinan terjadinya ketegangan antara kedua Negara yang berbatasan, maka perlu diupayakan suatu bentuk (tipe) perbatasan yang oleh Martinez (dalam Susetyo, 2008) disebut Integrated Borderland. Tipe perbatasan ini merupakan suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Integrated borderland di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan dapat terwujud, tergantung dari kemauan politik kedua negara. Namun terlepas dari itu, sesungguhnya masyarakat kedua Negara yang berbatasan secara historis memiliki hubungan kekerabatan yang kental, memilikin kesamaan bahasa, budaya, kesenian dan lain-lain. Hanya saja dari sisi kesejahteraan ekonomi, masyakarat perbatasan yang berada di wilayah Indonesia kurang beruntung. Dengan demikian pemerintah Indonesia, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, haruslah mengambil peranan dan inisiatif di dalam membangun integrated boderland.

Sementara menunggu proses pembentukan integrated borderland antara kedua Negara, kini saat pemerintah Indonesia lebih bersungguh-sungguh untuk membangun wilayah Indonesia di perbatasan Kalimantan dan memberikan prioritas tinggi di dalam pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi daerah.

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan hendaknya tidak diposisikan sebagai wilayah pinggir atau wilayah belakang, melainkan diposisikan sebagai beranda depan Indonesia. Dengan posisi tersebut, maka kecamatan-kecmatan/desa-desa di Kalimantan yang berada di wilayah perbatasan langsung, hendaknya ditetapkan sebagai Pusat (Kutub) Pertumbuhan. Konsekwensinya, industry-industri berbasis bahan baku local haruslah dikembangkan di dalam wilayah Pusat-pusat Pertumbuhan. Berarti pula bahwa kawasan Pusat Pertumbuhan harus pula ditetapkan sebagai kawasan industry. Untuk menjadi kawasan industry yang menarik bagi investor maka infrastruktur dan sarana transportasi, serta sarana dan prasaran komunikasi harus dibangun. Fasilitas lain yang juga harus dibangun adalah lembaga keuangan Bank.

Pemerintah pusat berkonsentrasi untuk membangun jalan yang menghubungkan Pusat-pusat pertumbuhan disepanjang perbatasan dan pelabuahan dengan fasilitas container diujung Timur dan Barat perbatasan Kalimantan. Pemerintah Daerah membangun jalan yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dengan titik-titik pusat pertumbuhan, serta jalan antar kecamatan. Dengan adanya jalan-jalan ini, dengan adanya jalan-jalan ini akan mempermudah mobilitas barang dan factor-faktor produksi yang tidak dapat disediakan atau dihasilkan oleh kawasan pertumbuhan dimaksud.

Apabila Pusat-pusat pertumbuhan ini berhasil dibangun dan dikembangkan, maka wilayah ini akan memberikan efek multiplier yang sangat besar tidak hanya bagi Kalimantan tetapi juga wilayah lain. Malaysia pun akan memperoleh manfaat.

  1. KESIMPULAN DAN REKOMMENDASI

Perbatasan darat Indonesia-Malaysi di Kalimantan memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi Integreted Boderland. Untuk menuju kea rah tersebut dibutuhkan dibutuhkan I’tikat baik dan kemauan politik dari pemerintah kedua negara.

Wilayah darat Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia memiliki sumberdaya alam yang beraneka ragam yang belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain terjadi kesenjangan kesejateraan antar masyarakat wilayah perbatasan. Bila kesenjangan kesejahteraan ini terus berlanjut dan semakin melebar, akan merugikan Indonesia, yang dikhawatirkan akan memicu ketegangan kedua Negara. Agar hal itu tidak terjadi, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh serius untuk membangun ekonomi wilayah perbatasan darat di Kalimantan dengan membangun Pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang wilayah perbatasan. Ini berarti infrastruktur dan sarana transportasi, serta prasarana-sarana komunikasi harus di bangun untuk mendukung industrialisasi di wilayah ini.

Jika industrialisasi berhasil dibangun dan dikembangkan, akan memberikan multiplier effect yang besar bagi Indonesia tanpa menimbulkan backwash effect, asalakan industri yang dibangaun adalah industri yang berbasis bahan baku local. Tentunya kemajuan ekonomi diwilayah perbatasan ini akan juga memberikan imbas (spillover) kepada Malaysia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, H. R., 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Edisi Pertama, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.

Richardson, H. W., 2001, Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional. Edisi Revisi, Terjemahan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sahman, A., 2007, Kerjasama Ekonomi Sub-Regional, Edisi-47/KPI/2007

Saleh, M., 2002, Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesenjangan Antar Daerah di Kalimantan Timur, Disertasi Doktor, Universitas Pajajaran, Bandung.

Susetyo, H., 2008, Mengelola Perbatasan Indonesia-Malaysia Dengan Pendekatan Keamanan Non Tradisional, www.google.co.id

Tadjoeddin, M. Z., W. I. Suharyo, dan S. Mishra, 2001. Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal Di Indonesia. Working Paper: 01/01-1. United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta.

Leave a Reply

*