Oleh: Moch. Rum Alim

 

ABSTRAK

Kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia merupakan salah satu masalah bangsa yang mesti diatasi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun belum membuahkan hasil yang memadai, bahkan membuat kesenjangan ekonomi antarwilayah semakin melebar. Studi ini bertujuan untuk menemukan penyebab melebarnya kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Sumatera serta menemukan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Model yang digunakan adalah model Interregional Social Accounting Matrix yang diberi nama SAMIJASUM 2002. Model ini dibangun dengan mengunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam bentuk matriks 59 x 59.

Hasil studi menunjukkan bahwa perbedaan struktur ekonomi sektoral antara Jawa dan Sumatera tidak hanya secara agregat, tetapi juga secara parsial (sector by sector). Perubahan struktur ekonomi di Jawa berlangsung secara sistimatis, sehingga peranan sektor jasa dan sektor industri dari waktu ke waktu mengalami penguatan. Sementara itu struktur ekonomi Sumatera dalam kurun waktu yang sama berubah secara acak dan tidak mengalami penguatan seperti yang terjadi di Jawa. Akibat dari perbedaan struktur ekonomi tersebut, Sumatera mengalami defisit neraca perdagangan. Kondisi ini diperkuat dengan ketimpangan keterkaitan antarsektor antarwilayah (interlinkages) membuat spillover effect menjadi timpang. Dalam kondisi ketimpangan spillover effect tersebut, guncangan (shock) ekonomi pada sektor manapun kepada kedua wilayah akan mengakibatkan ekonomi Jawa meningkat lebih cepat dari ekonomi Sumatera, sehingga melebarnya kesenjangan ekonomi antara kedua wilayah tak bisa dielakkan.

Kata kunci :          struktur ekonomi, keterkaitan, spillover effects, pendapatan regional, dan distribusi pendapatan.

 

LATAR BELAKANG

Ketika menerima undangan sebagai peserta Diskusi Ahli dari Yayasan Bina Insan Cita saya merasa senang, dan ketika membaca Terms of Reference yang disertakan di dalam undangan tersebut, saya terpanggil untuk ikut berkontribusi. Apalagi isu yang diangkat dalam pembahasan “Ekonomi dan Kesejahteraan” merupakan isu-isu yang sangat menarik.

Dalam Terms of Reference Diskusi Terbatas Yayasan Bina Insan Cita pada bidang Pembahasan “Ekonomi dan Kesejahteraan”, paling sedikit terdapat tiga isu, yakni: 1) kemiskinan dan pengangguran, 2) pertumbuhan dan pemerataan,   3) kesenjangan ekonomi. Dari tiga isu ini, yang akan dibahas secara mendalam adalah isu yang ke tiga. Isu ini masih sangat relevan dan masih memerlukan diskusi-diskusi yang intensif guna menemukan pemecahan yang akurat.

Tulisan yang disajikan berikut ini merupakan bagian dari Disertasi Doktor di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006.

WILAYAH KAJIAN

Isu kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia mulai mengemuka pada dua dekade terakhir masa pemerintahan Orde Baru. Isu ini menjadi kajian menarik karena menyangkut kepentingan negara dan bangsa, yakni: stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, utamanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini isu tersebut masih relevan karena pemasalahan kesenjangan ekonomi antarwilayah belum terpecahkan secara memuaskan, di samping berkembangnya dinamika spasial. Berbagai kajian terdahulu telah menawarkan beberapa alternatif solusi dan kebijakan, serta langkah-langkah operasional telah pula ditempuh, namun belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Kajian tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai model, yang diantaranya adalah model Computable General Equilibrium (CGE) oleh Wuryanto (1996) dan model Interrregional Social Accounting Matrix (IRSAM) oleh Hadi (2001), Achjar et al. (2003), serta Rahman dan Utama (2003).

Wuryanto (1996), mengelompokkan Indonesia ke dalam dua wilayah makro, yakni wilayah Jawa dan wilayah Luar Jawa. Kemudian pada setiap wilayah makro, dibagi lagi ke dalam wilayah mikro. Wilayah makro Jawa dibagi atas tiga wilayah mikro, yakni : Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan wilayah makro Luar Jawa terdiri atas empat wilayah mikro, yakni : Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau-pulau lainnya.

Pola pembagian Wuryanto (1996) ini menempatkan pulau Sumatera sebagai wilayah mikro dalam kelompok wilayah makro Luar Jawa. Ini berarti bahwa pulau Sumatera disejajarkan dengan pulau Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau lainnya. Dalam konteks disparitas pendapatan dan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap pulau Jawa, pola pembagian ini dapat diterima. Akan tetapi, pola pembagian wilayah ini mengabaikan dua hal, yakni :

  1. Peranan sektor industri dalam perekonomian pulau Sumatera relatif sudah lebih maju dibandingkan dengan Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau-pulau lainnya di luar Jawa. Hal ini dapat dilihat dari sebaran industri dan struktur kontribusi nilai tambah (added value). Antara 1985 dan 1997, lebih dari 80 persen industri manufaktur yang didirikan di Indonesia berlokasi di Jawa dengan kontribusi nilai tambah yang kurang lebih sama, pulau Sumatera sekitar 12 – 13 persen, sedangkan sisanya yang kurang dari 10 persen (antara 7–8 persen) dikontribusi oleh wilayah lainnya (Achjar et al., 2003).
  2. Perekonomian Sumatera relatif lebih terintegrasi dengan perekonomian Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini terjadi karena adanya angkutan penyeberangan antara pulau Jawa dan Sumatera dengan frekuensi pelayaran yang sangat tinggi, di samping arus barang, orang, dan kendaraan roda empat yang juga tinggi. Perbedaan frekuensi dan muatan pelayaran Jawa-Sumatera dan Jawa-Bali menunjukkan tingginya interaksi ekonomi Jawa-Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari sisi mobilitas barang, orang, dan kendaraan darat. Arus barang Jawa-Sumatera pada tahun 1999-2003 rata-rata berkisar 6.6 juta ton per tahun dan sedangkan Jawa-Bali rata-rata 3.4 juta ton per tahun. Pada tahun yang sama mobilitas orang antara Jawa-Sumatera dua kali lebih banyak daripada Jawa-Bali. Sedangkan kendaraan darat yang menyeberang dari pulau Jawa ke pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan Merak dan sebaliknya dari pulau Sumatera ke pulau Jawa rata-rata lebih dari satu juta unit per tahun. Jumlah ini cukup tinggi dibandingkan dengan Jawa-Bali, yang rata-rata berkisar 700 ribu unit per tahun. Dilihat dari sisi pergerakan barang antarpulau seluruh Indonesia, nampak bahwa arus barang dari pulau Sumatera ke pulau Jawa pada tahun 1988 sebesar 17.40 persen dari total perdagangan antarpulau dan pada tahun1998 sebesar 22.06 persen. Arus sebaliknya dari Jawa ke Sumatera pada tahun-tahun yang sama sebesar 13.30 persen dan 8.36 persen. Persentasi bongkar/muat barang antara Jawa – Sumatera ini, jauh lebih tinggi dibanding persentasi bongkar/muat barang antara pulau-pulau lainnya dengan pulau Jawa, baik yang terjadi pada tahun 1988 maupun yang terjadi pada tahun 1998 Ini mengindikasikan bahwa perekonomian Sumatera dan Jawa sudah sangat terintegrasi dibandingkan dengan integrasi ekonomi pulau-pulau lainnya dengan pulau Jawa.

Hadi (2001), Achjar et al. (2003), serta Rahman dan Utama (2003) dengan model Interrregional Social Accounting Matrix membagi wilayah Indonesia menjadi dua wilayah, yakni Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan kawasan Timur Indonesia (KTI), dimana pulau Sumatera dan pulau Jawa berada dalam satu wilayah, yakni Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Pola pembagian wilayah studi ini, dapat diterima sebagai suatu kebenaran, apabila dasar pertimbangannya adalah integrasi ekonomi. Namun, pengelompokan ini mengabaikan realitas lain, yaitu bahwa antara pulau Sumatera dan pulau Jawa terdapat disparitas pendapatan yang juga sangat eksterim. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan untuk wilayah Sumatera pada tahun 2000 sebesar 56.745.766 juta rupiah dan dan untuk wilayah Jawa sebesar 234.980.667 juta rupiah. Bila total PDRB Sumatera dan total PDRB Jawa tersebut dibagi dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000 di masing-masing wilayah, maka PDRB per kapita pulau Sumatera sebesar Rp. 116.435 atau USD 13 per bulan, sedangkan pulau Jawa sebesar Rp. 1.621.271 atau USD 180 per bulan (BPS, diolah). Ini berarti bahwa antara Sumatera dan Jawa terdapat kesenjangan pendapatan yang sangat lebar. Total PDRB Sumatera, yang terdiri atas sembilan provinsi, pada Tahun 1999, 2000, dan 2001 jika dibandingkan total PDRB provinsi DKI Jakarta pada tahun yang sama, nampak bahwa Total PDRB Sumatera masih lebih kecil daripada total PDRB provinsi DKI Jakarta. Tahun 2002 barulah total PDRB Sumatera setara dengan PDRB provinsi DKI Jakarta.

Selain pola pembagian wilayah studi sebagaimana diuraikan di atas, dapat juga dilakukan berdasarkan tingkat kemajuan industri. Beberapa ahli ekonomi mengidentikkan negara maju dengan tingkat kemajuan industrinya. Mengikuti aliran ini, segmentasi wilayah Indonesia dapat dilakukan berdasarkan strata kemajuan industri pengolahan. Dalam hal ini wilayah ekonomi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga wilayah, yakni : (1) Jawa sebagai wilayah dengan tingkat industri yang sudah sangat maju, (2) Sumatera sebagai wilayah dengan tingkat industri yang sedang tumbuh, dan (3) pulau-pulau lainnya (rest of Indonesia) sebagai wilayah dengan tingkat industrinya yang masih terkebelakang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka studi ini mengikuti pola pengelompokan wilayah studi yang terahir ini. Dengan demikian studi ini meggunakan wilayah Jawa dan Sumatera sebagai fokus wilayah studi, dimana pulau Jawa dan pulau Sumatera sudah lebih maju dari wilayah pulau-pulau lainnya. Dengan demikian, di dalam Neraca SAMIJASUM, pulau Jawa dan pulau Sumatera diposisikan pada neraca endogen, sedangkan wilayah pulau-pulau lainnya (rest of Indonesia) yang di masukkan ke dalam neraca eksogen.

Tujuan Penelitian

Bermula dari pertanyaan, apakah Jawa dan Sumatera yang oleh Hadi (2001), juga Achjar et al. (2003), dan Rahman-Utama (2003) dikelompokkan sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi yang disebutnya Kawasan Barat Indonesia tidak terdapat kesenjangan ekonomi? Ternyata masih terdapat kesenjangan. Pertanyaan berikutnya: apakah kesenjangan ekenomi antara Jawa dan Sumatera merupakan kesenjangan alamiah ataukah kesenjangan semakin melebar? Jika kesenjangannya semakin melebar, faktor utama apakah yang mengakibat hal itu terjadi. Dengan demikian, tujuan studi ini adalah menganalisis dua hal:

  1. Menganalisis derajat kesenjangan ekonomo Jawa dan Sumatera;
  2. Menganalisis faktor utama yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Sumatera semakin melebar.

Studi ini menggunakan model Interrregional Social Accounting Matrix (IRSAM) yang diberi nama model SAMIJASUM (Interregional Social Accounting Matrix Jawa-Sumatera) dengan matriks 59 x 59

ANALISIS TRANSFORMASI SEKTORAL

Disparitas pendapatan regional antara Jawa dan Sumatera telah terjadi sejak awal pembangunan ekonomi masa orde baru. Pada tahun 1970 total PDRB Sumatera menurut harga yang berlaku sebesar 889.645 juta rupiah, sedangkan Jawa sebesar 1.800.072 juta rupiah. Ini berarti perbandingan total PDRB kedua wilayah pada tahun tersebut kurang lebih satu banding dua (1 : 2). Pada tahun 1975 terjadi penyempitan disparitas pendapatan regional Sumatera dan Jawa, yakni 1 : 1,56 dan tahun 1985 disparitas pendapatan regional kedua wilayah tersebut kembali lagi ke posisi tahun 1970. Antara tahun 1970 sampai dengan 1985 perekonomian Jawa secara agregat tidak mengalami perubahan struktural ekonomi sektoral yakni, Jasa-Pertanian-Industri-perTambangan (JPIT). Sekalipun secara agregat tidak mengalami perubahan stuktur ekonomi, namun secara parsial proses transformasi pada setiap kelompok sektor berlangsung secara sistimatis. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB Jawa pada tahun 1970 sebesar 46 persen meningkat menjadi 49 persen pada tahun 1975 dan 56 persen pada tahun 1985. Sektor industri pada tahun 1970 memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa sebesar 11 persen, kemudian meningkat menjadi 13 persen pada tahun 1975 dan 18 persen pada tahun 1985. Sektor pertanian pada tahun 1970 memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa sebesar 43 persen, kemudian menurun menjadi 34 persen pada tahun 1975 dan 21 persen pada tahun 1985. Pada tahun 1998 perekonomian Jawa telah mengalami perubahan struktural secara menyeluruh, dimana kontribusi sektor jasa sudah mencapai 60 persen, sektor industri 25 peren, dan sektor pertanian tinggal 13 persen (struktur sektoralnya menjadi JIPT).

Sementara itu, dalam kurun waktu tersebut (1970-1998), perekonomian Sumatera mengalami perubahan struktural ekonomi berkali-kali, namun berlangsung secara acak. Pada tahun 1970 struktur ekonomi Sumatera adalah : pertanian-jasa-pertambangan-industri (PJTI). Tahun 1975 menjadi pertambangan-industri-jasa-pertanian (TIJP), kemudian pertambangan-jasa-pertanian-industri (TJPI) pada tahun 1985, dan tahun 1998 menjadi jasa-pertambangan-pertanian-industri (JTPI).

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan bahwa perbandingan (nisbah) PDRB antara Sumatera dan Jawa mengalami pelebaran dari satu banding dua pada tahun 1975 menjadi satu banding tiga pada tahun 1998. Apabila migas dan hasil-hasilnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan PDRB, maka perbandingan total PDRB antara Sumatera dan Jawa adalah satu banding empat. Selain itu, PDRB Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Lampiran 1) menunjukkan bahwa total PDRB Sumatera tahun 2000 sebesar 56.745.766 juta rupiah dan Jawa sebesar 234.980.667 juta rupiah. Perbandingan total PDRB pada tahun tersebut kurang lebih satu banding empat.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas mengundang pertanyaan: sesungguhnya struktur ekonomi sektoral yang bagaimanakah yang dapat menyeimbangkan pendapatan regional antara kedua wilayah. Sebab ketika terjadi perubahan struktur ekonomi sektoral di Sumatera antara tahun 1970-1975, dimana sektor pertambangan dan sektor industri lebih dominan dari sektor jasa dan sektor pertanian (TIJP), disparitas pendapatan regional antara kedua wilayah menjadi mengecil. Namun ketika sektor pertambangan dan sektor jasa lebih dominan dalam perekonomian Sumatera pada tahun 1985, disparitas pendapatan regional kembali membesar. Sementara itu, antara tahun tersebut (1970-1985) struktur ekonomi sektoral Jawa tidak mengalami perubahan, dimana sektor jasa dan sektor pertanian lebih dominan. Tahun 2000 sektor jasa masih dominan dalam perekonomian Jawa. Dengan demikian, ketika sektor jasa sudah lebih dominan dalam perekonomian Sumatera, seharusnya disparitas pendapatan regional antara kedua wilayah menjadi mengecil. Namun hal tersebut tidak terjadi.

Integrasi ekonomi antara Jawa dan Sumatera sesungguhnya memberikan peluang yang besar bagi Sumatera untuk meningkatkan pendapatan regionalnya, yang kemudian meningkatkan pendapatan per kapita internal Sumatera. Integrasi ekonomi sesungguhnya membuka peluang pasar bagi berbagai aktivitas produksi di kedua wilayah. Dalam perspektif teori basis, ekspor merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan regional di atas pertumbuhan alamiah region tersebut. Ekspor meningkat akan berakibat terhadap permintaan input, baik input primer maupun input antara (intermediate input). Meningkatnya permintaan input antara akan mendorong aktivitas produksi berbagai sektor ke tingkat yang lebih tinggi. Hal yang sama juga terjadi apabila permintaan input primer meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi regional akan tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi daripada tanpa ekspor. Persoalannya, apakah ekspor Sumatera ke Jawa cukup signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya?

Integrasi ekonomi menimbulkan interaksi perdagangan antarawilayah. Wilayah yang memperoleh manfaat dari interaksi perdagangan tersaebut adalah wilayah yang nilai ekspornya lebih besar nilai impor. Besar kecilnya nilai ekspor tergantung pada harga dari jenis barang yang diekspor dan volume ekspor. Sementara itu, besarnya volume ekspor suatu wilayah tergantung pada tingkat kebutuhan wilayah pengimpor, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan produksi. Besarnya kebutuhan impor suatu wilayah untuk tujuan produksi, tergantung pada seberapa besar keterkaitan (linkages) antara sektor-sektor produksi di wilayah pengimpor terhadap sektor-sektor produksi di wilayah pengekspor.

HASIL STUDI TERDAHULU

Sebagaimana telah diutarakan di depan bahwa studi empirik yang berkaitan dengan ekonomi regional di Indonesia telah dilakukan oleh banyak pihak dengan berbagai model dan pendekatan. Namun, dalam pembahasan sub-bab ini lebih difokuskan pada studi-studi yang menggunakan model Social Accounting Matrix (SAM). Pilihan ini semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis, yakni terbatasnya halaman dan kesamaan model yang akan digunakan dalam studi ini dan kemiripan issues yang hendak dikaji.

Studi mengenai pertumbuhan dan disparitas pendapatan di Indonesia dilakukan oleh Esmara (dalam MacAndrews dan Amal, 2003) dengan menggunakan data PDRB tahun 1968 sampai dengan 1972 dari 26 provinsi. Metoda yang digunakan adalah the weighted coefficient of variation dari Williamson, kemudian membandingkan hasilnya dengan bahasan Williamson mengenai hal yang sama pada beberapa negara di Eropa, Asia, dan Amerika.

Esmara menyatakan bahwa dengan mengabaikan income dari minyak pada PDRB beberapa provinsi yang kaya sumberdaya alam dari kalkulasi indeks Williamson, tingkat disparitas pendapatan per kapita antarprovinsi menurun menjadi setara dengan Prancis, India, dan Jepang. Sebaliknya, jika income dari minyak pada provinsi-provinsi kaya dimasukkan ke dalam PDRB provinsi, maka tingkat disparitas antarprovinsi melejit menjadi setingkat lebih tinggi dibandingkan Brazil. Selain itu, Esmara juga menegaskan bahwa disparitas harga antarwilayah secara sepintas menggambarkan tingginya pendapatan pada provinsi-provinsi yang kaya sumberdaya. Jika income per kapita pada masing-masing provinsi dikoreksi berdasarkan disparitas harga pada daerah-daerah, maka indeks Williamson akan sangat menurun.

Selanjutnya, dengan menggunakan data tahun 1968-1972 Esmara mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia ke dalam empat kategori : (1) provinsi yang pertumbuhannya tinggi dan incomenya tinggi, (2) provinsi yang pertumbuhannya rendah tapi incomenya tinggi, (3) provinsi yang pertumbuhannya tinggi tapi incomenya rendah, dan (4) provinsi yang pertumbuhannya rendah dan incomenya rendah. Pengelompokan ini didasarkan pada perbandingannya dengan rata-rata pada tingkat nasional. Hasil yang diperoleh Esmara adalah bahwa hanya sebagian kecil saja penduduk yang tinggal di daerah yang incomenya rendah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hampir sepertiga penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang incomenya tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Terdapat kecenderungan bahwa semakin lama pertumbuhan yang cepat dari daerah-daerah yang pendapatannya tinggi semakin menurun dan daerah-daerah ini akan beralih ke dalam kelompok daerah-daerah yang pendapatannya tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Sehingga disparitas pendapatan antarwilayah akan semakin melebar.

Sementara itu, sebuah analisis terhadap data pendapatan daerah periode       1976-1980 yang dipublikasikan oleh BPS (dalam MacAndrews dan Amal, 2003) menunjukkan bahwa banyak provinsi yang pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata nasional pada pertengahan dasawarsa 1970-an telah mengalami percepatan pertumbuhan di akhir dasawarsa tersebut. Sementara itu, provinsi-provinsi yang pendapatannya tinggi dan kaya sumberdaya, pertumbuhannya rendah. Hal ini dapat dilihat dari adanya korelasi negative (walaupun tidak signifikan) antara PDRB per kapita dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 1976-1980.

Terjadinya penurunan tingkat disparitas antarwilayah pada saat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah diramalkan oleh Williamson pada tahun 1965 berdasarkan bukti-bukti sejarah di Eropa dan Amerika Selatan. Williamson (dalam MacAndrewa dan Amal, 2003) menyatakan bahwa apabila pembangunan di suatu negara berjalan pesat dan terjadi mobilitas tenagakerja dari sektor pertanian ke sektor industri, maka disparitas output per kapita antarwilayah akan dapat mengalami penurunan.

Menurut Anne Booth (dalam MacAndrews dan Amal, 2003) sumber utama terjadinya disparitas pendapatan daerah di Indonesia adalah: (1) sangat tidak meratanya pemberian sumberdaya kepada provinsi-provinsi yang ada, yang lebih didasarkan kepada jumlah penduduk, dan (2) industri-industri skala besar cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja.

Secara umum pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah-daerah pada masa pemerintahan Orde Baru dapat digolongkan ke dalam dua tipe. Pertama, terdapat subsidi-subsidi bagi daerah, terutama berupa dana inpres. Kedua, alokasi sektoral yang disalurkan melalui departemen-departemen pemerintah pusat beserta organ-organnya di daerah. Perbedaan utama antara kedua dana tersebut terletak pada tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam penggunaan dana tersebut. Dana Inpres dialokasikan kepada masing-masing provinsi atas dasar lump-sum dan kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, atau desa menetapkan penggunaannya untuk keperluan-keperluan yang luas. Sedangkan bantuan-bantuan sektoral untuk berbagai program dan proyek yang dikelola oleh badan-badan sektoral, ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pertimbangan Bappeda pada masing-masing provinsi, dan selanjutnya pemerintah pusat mendelegasikan pelaksanaan proyek kepada organ-organnya di daerah. Menurut Anne Booth, dalam jangka panjang pengaruh kedua faktor tersebut sedikit banyak akan menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin menurunnya peranan industri-industri ekstraktif, semakin meluasnya industri modern, dan karena perpindahan penduduk. Namun dalam jangka pendek dan menengah, tingkat disparitas pendapatan daerah di Indonesia masih akan tetap tinggi, lebih tinggi daripada rata-rata internasional. Oleh karena itu sebaiknya kondisi disparitas pendapatan antarwilayah diperhitungkan dalam pemberian bantuan dari pusat kepada daerah.

Selanjutnya, studi pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan perekonomian Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dilakukan oleh Budiharsono (1996) dalam rangka meraih gelar Doktor pada Institut Pertanian Bogor. Ada tiga issues yang dikaji dalam penelitian ini, yakni: (1) mempelajari proses pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antarwilayah selama kurun waktu 1969-1987 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) menelaah keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dan sektor industri serta pengaruhnya terhadap proses transformasi struktural antarwilayah; (3) menelaah pengaruh besarnya Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Inpres (Dati I dan Inpres lainnya) terhadap distribusi pendapatan.

Budiharsono (1996) berusaha menunjukkan alternatif strategi pembangunan daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Dalam penelitian itu, Budiharsuno menggunakan lima model analisis. Pertama, untuk menganalisis transfomasi struktural antarwilayah, model yang digunakan adalah Persamaan Transformasi Struktural Chenery-Syrquin yang sudah dimodifikasi. Kedua, untuk mengetahui keterkaitan antarsektor dan keragaan sektor, digunakan model Input-Output. Ketiga, untuk mengetahui dekomposisi distribusi pendapatan, digunakan model Persamaan Kuo. Keempat, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, digunakan model Shift-Share. Kelima, untuk mengetahui kesenjangan antarwilayah, digunakan Indeks Williamson.

Dalam analisis akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah (region), Budiharsono (1996) melakukan periodisasi: 1969-1974; 1975-1982; dan 1983-1987. Dengan menggunakan model Shift-Share ditemukan bahwa pada tahun 1969-1974 provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhannya cepat adalah: Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimatan Timur, Maluku, dan Irian Jaya (Papua). Sedangkan provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhannya lambat adalah: DI Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Budiharsono, penyebab lambannya pertumbuhan adalah karena sektor pertanian dan sektor industri mempunyai daya saing kurang baik dibandingkan dengan sektor jasa di hampir semua provinsi. Untuk daerah-daerah yang tingkat pertumbuhannya lambat, selain faktor di atas juga disebabkan oleh daya saing wilayah untuk sektor pertanian, industri, dan jasa kurang baik. Pada periode ini, terjadi penurunan pangsa relatif sektor pertanian dan sektor industri terhadap PDRB total, terutama untuk daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan lambat, walaupun di antaranya ada juga yang pangsa sektor pertaniannya meningkat seperti Jambi, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Motor penggerak pertumbuhan pada daerah-daerah yang tingkat pertumbuhannya cepat, kecuali Maluku dan Irian Jaya adalah sektor jasa kemudian disusul oleh sektor industri. Untuk Maluku dan Irian Jaya, motor penggeraknya adalah sektor pertanian. Budiharsono menduga bahwa penurunan pangsa relatif di sebagian besar provinsi serta meningkatnya pangsa relatif sektor jasa, disebabkan rehabilitasi sarana dan prasarana pada Pelita I.

Periode 1975-1982, provinsi-provinsi yang akselerasi pertumbuhannya tinggi adalah: DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, dan Bali. Sedangkan provinsi-provinsi yang akselerasi pertumbuhannya lambat adalah: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya. Pada kurun waktu ini daya saing sektor pertanian pada seluruh provinsi kurang baik jika dibandingkan dengan sektor industri dan sektor jasa. Keadaan ini menunjukkan bahwa pangsa relatif sektor pertanian menurun, sedangkan sektor industri dan sektor jasa meningkat. Hal ini terjadi karena pada periode ini harga minyak bumi di pasar dunia meningkat dan industrialisasi berkembang. Dampak dari kedua hal ini adalah provinsi DI Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kaliamatan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Bali yang pada periode 1969-1974 berada pada tingkat pertumbuhan lambat beralih ke tingkat pertumbuhan cepat pada periode 1975-1982. Sedangkan provinsi yang semula berada pada tingkat pertumbuhan cepat kemudian beralih ke tingkat pertumbuhan lambat adalah provinsi Riau, Maluku, dan Irian Jaya.

Pada periode 1983-1987, provinsi yang tergolong pertumbuhan cepat adalah: DI Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimanta Tengah, Bali, dan Maluku. Sedangkan provinsi yang tergolong pertumbuhan lambat adalah: Sumatera Barat, Riau, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. Mengacu pada periode sebelumnya (1975-1982), provinsi yang beralih dari tingkat pertumbuhan lambat ke tingkat pertumbuhan cepat adalah provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sedangkan provinsi yang beralih dari pertumbuhan lambat ke pertumbuhan cepat adalah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu ini, harga minyak bumi menurun, sehingga motor penggerak pertumbuhan ekonomi bergeser ke sektor industri. Dengan demikian, daerah-daerah yang bertumpu pada produksi minyak bumi tanpa didukung oleh industri dan sektor jasa (terutama sektor perdagangan dan keuangan) yang kuat akan berada pada posisi pertumbuhan lambat. Sebaliknya, daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber minyak bumi tetapi mempunyai struktur sektor jasa yang kuat akan mengalami pertumbuhan cepat.

Selanjutnya, dalam analisis kesenjangan pendapatan antarwilayah, Budiharsono menggunakan Indeks Williamson dengan terlebih dahulu mengelompokkan wilayah menjadi: Kawasan Barat Indonesia, Kawasan Timur Indonesia, dan Indonesia secara keseluruhan. Hasil kalkulasi indeks Williamson pada kurun waktu 1969-1987 menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan (PDRB) antarwilayah di Indonesia secara nasional (0.8864 – 0.9199) lebih tinggi daripada tingkat kesenjangan pendapatan antarwilayah di Kawasan Barat Indonesia maupun di Kawasan Timur Indonesia. Di sisi lain, tingkat kesenjangan pendapatan (PDRB) antarwilayah di Kawasan Barat Indonesia (0.8569 – 0.9015) lebih tinggi daripada kesenjangan pendapatan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia (0.8121 – 0.8461). Ini berarti bahwa pendapatan (PDRB) antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia relatif lebih seragam dibandingkan dengan pendapatan antarwilayah secara nasional maupun antarwilayah di Kawasan Barat Indonesia. Relatif tingginya kesenjangan pendapatan antarwilayah di Kawasan Barat Indonesia disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di kawasan ini cukup pesat, sedangkan beberapa provinsi lainnya lambat. Pertumbuhan cepat beberapa provinsi didorong oleh sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan), sektor industri, dan sektor jasa (perdagangan dan keuangan). Secara keseluruhan, selama kurun waktu 1969-1987 indeks Williamson meningkat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kawasan (Barat-Timur Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 18 tahun kesenjangan pendapatan antarwilayah terus melebar, walaupun secara tahunan (year to year) mengalami fluktuasi antara tahun 1978-1987.

Di samping itu, Budiharsono juga mengungkapkan bahwa pola normal transformasi struktur produksi antarwilayah di Indonesia berdasarkan pendapatan (PDRB per kapita) adalah: PJI (Pertanian-Jasa-Industri) à JPI (jasa-pertanian-industri) à JIP (jasa-industri-pertanian). Menurutnya, pola ini hampir sama dengan pola transformasi struktur produksi di negara-negara maju. Namun pola normal ini agak berbeda dengan pola normal transformasi srtuktur produksi antar negara dari Chenery-Syrquin. Perbedaan ini terjadi karena: (1) pada pola normal Chenery-Syrquin, sektor industri merupakan penggabungan antara sektor industri dan sektor bangunan. Sedangkan pada pola normal transformasi antarwilayah, sektor bangunan dimasukkan ke sektor jasa, (2) peningkatan pendapatan (PDRB per kapita) beberapa provinsi (DI Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya) tidak disertai dengan peningkatan sektor industri, malah memperkecil pangsa sektor industri, (3) tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan permintaan domestik terhadap industri rendah, (4) struktur industri yang bersifat substitusi impor menyebabkan ketidakefisienan sehingga kurang dapat bersaing di pasar dunia, (5) kebijaksanaan liberalisasi perbankan pada awal dasawarsa 1980-an mempengaruhi struktur industri yang ada. Adanya kebijakan tersebut mendorong investasi yang lebih besar ke arah industri. Namun industri tersebut adalah industri substitusi impor. Pada periode 1981-1988, jumlah investasi pada industri substitusi impor sebesar 79.8 persen dan hanya 20.2 persen yang bersifat promosi ekspor (Harris, Schiantarelli dan Siregar, 1994; dalam Budiharsono, 1996), dan   (6) terjadinya penyimpangan pola normal transformasi struktur produksi antarwilayah terutama disebabkan oleh keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri relatif sangat kecil.

Selanjutnya, dalam analisis transformasi struktur tenagakerja di Indonesia, Budiharsono menemukan bahwa pangsa relatif tenagakerja sektor pertanian terhadap total tenagakerja menurun dengan meningkatnya PDRB per kapita. Pada sektor industri, mula-mula pangsa relatif tenagakerja meningkat, tetapi kemudian menurun walaupun tidak setajam sektor pertanian. Sedangkan pangsa relatif tenagakerja sektor jasa meningkat tajam bersamaan dengan peningkatan PDRB per kapita. Pola normal transformasi struktur tenagakerja antarwilayah agak berbeda dengan pola normal transformasi struktur tenagakerja antar negaranya Chenery-Syrquin, terutama untuk sektor industri. Penyimpangan transformasi tenagakerja sektor industri dari pola normal Chenery-Syrquin diduga disebabkan oleh investasi pada sektor industri lebih ditekankan kepada industri padat modal yang kurang menyerap tenagakerja.

Bila mengacu pada Hipotesis Fisher, pola transformasi struktur tenagakerja antarwilayah juga tidak sesuai. Fisher menyatakan bahwa selama proses transformasi struktural akan terjadi pergeseran permanen baik tenagakerja maupun investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier. Namun pada transformasi struktur tenagakerja antarwilayah terlihat bahwa tenagakerja sektor pertanian tidak bergeser ke sektor sekunder, tetapi langsung ke sektor tersier (terutama jasa informal). memilih sektor jasa informal yang tidak memerlukan persyaratan keterampilan Pola ini terjadi karena tenagakerja yang bergeser dari sektor pertanian sebagian besar tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk masuk ke sektor industri, sehingga.

Dari sisi produktivitas tenagakerja ternyata bahwa sektor pertanian mempunyai produktivitas yang paling rendah apabila dibandingkan dengan sektor industri maupun sektor jasa. Produktivitas tenagakerja sektor industri dan sektor jasa meningkat tajam dengan meningkatnya PDRB per kapita; sedangkan produktivitas tenagakerja sektor pertanian peningkatannya hampir-hampir datar. Fenomena ini menunjukkan bahwa apabila penambahan tenagakerja di pedesaan dengan lahan-lahan pertanian yang relatif tetap maka produktivitas tenagakerja di sektor pertanian akan menurun.

Dalam kajian tentang transformasi distribusi pendapatan, Budiharsono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin memperlebar kesenjangan pendapatan antar golongan. Menurutnya, pola transformasi distribusi pendapatan antarwilayah berbeda dengan pola distribusi pendapatan dari Kuznets maupun pola normal transformasi distribusi pendapatan Chenery-Syrquin. Pada pola Chenery-Syrquin, pangsa Golongan 40 persen Terbawah terhadap total pendapatan mula-mula menurun, kemudian meningkat. Sedangkan Golongan 20 persen Teratas adalah sebaliknya, mula-mula meningkat, kemudian menurun. Pada kenyataannya, pola transformasi distribusi pendapatan antarwilayah menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara Golongan 40 persen Terbawah dan Golongan 20 persen Teratas semakin melebar.

Selanjutnya, kajian tentang pengaruh Inpres dan PAD, Budiharsono (1996) menunjukkan bahwa dana Inpres berpengaruh nyata terhadap pembentukan struktur produksi, tenagakerja, dan distribusi pendapatan. Ini berarti Inpres tidak hanya berorientasi pada pemerataan tetapi juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, untuk beberapa jenis Inpres, sistem alokasi antarwilayah masih perlu diperbaiki. Sebab, alokasi dana Inpres masih bias terhadap provinsi-provinsi di pulau Jawa yang sebagian besar merupakan daratan (Azis, 1990; dalam Budiharsono, (1996). Selanjutnya, Budiharsono mengungkapkan bahwa Penerimaan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap sektor pertanian dan berpengaruh positif terhadap sektor industri maupun sektor jasa. Ini berarti bahwa peningkatan penerimaan PAD akan menurunkan pangsa relatif sektor pertanian dan meningkatkan pangsa relatif sektor industri dan sektor jasa. Dengan kata lain, PAD berperan dalam pembentukan struktur produksi daerah. Di samping itu, PAD juga memperkuat transformasi struktur tenagakerja daerah; namun mempertahankan status quo distribusi pendapatan yang ada.

Berangkat dari berbagai temuannya, Budiharsono (1996) menyarankan agar restrukturisasi perekonomian Indonesia melalui perubahan strategi pembangunan pertanian maupun industri. Strategi pembangunan pertanian hendaknya lebih diarahkan pada pemenuhan pasar, baik pasar domestik maupun pasar luar negeri. Sedangkan sektor industri diarahkan kepada industri hilir yang padat karya, yakni industri kecil dan menengah. Khusus pembangunan Kawasan Timur Indonesia, program-program dan proyek-proyek pembangunan hendaknya mengindahkan hak-hak penduduk setempat bahkan meningkatkan kemampuan mereka dan memberikan perlindungan yang jelas terhadap entitlement mereka.

Sutomo (1995), dalam laporan hasil penelitiannya tentang kemiskinan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, menyatakan bahwa studi tentang kemiskinan pada umumnya menggunakan pengukuran dalam pengertian absolut (absolute proverty) dan dalam pengertian relatif. Kemiskinan dalam pengertian absolut sering dikaitkan dengan harta atau penghasilan (pendapatan) atau tingkat kecukupan konsumsi pangan. World Bank menggunakan pendapatan per kapita per tahun sebesar US$ 75 sebagai ukuran kemiskinan yang biasa disebut batas miskin atau garis kemiskinan (proverty line). Sayogyo menggunakan ukuran ekivalen beras 240 kilogram per kapita per tahun untuk daerah pedesaan dan 360 kilogram untuk daerah perkotaan. Sedangkan BPS (1992) menggunakan ukuran konsumsi energi minimum sebanyak 2 100 kilo kalori per kapita per hari sebagai batas miskin. Seseorang yang berada di bawah batas miskin tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, banyaknya penduduk miskin di suatu wilayah dapat diperkirakan.

Kemiskinan relatif merupakan suatu ukuran yang membandingkan pendapatan seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang dengan kelompok lain. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan adalah rasio gini atau ukuran World Bank. Indeks gini mempunyai selang nilai antara nol dan satu. Bila indeks gini bernilai nol berarti distribusi pendapatan berada pada tingkat yang sangat merata; sedangkan bila bernilai satu berarti distribusi pendapatan berada pada tingkat yang sangat tidak merata. Biasanya, indeks gini jarang sekali mempunyai nilai nol atau satu. Oleh karena itu Todaro (1987) mengelompokkan ke dalam tiga kriteria, yaitu: (1) koefisien gini antara 0.20 – 0.35, distribusi pendapatan merata, (2) koefisien gini antara 0.35 – 0.50, distribusi pendapatan tidak merata, (3) koefisien gini antara 0.50 – 0.70, distribusi pendapatan sangat tidak merata.

Indikator kemiskinan relatif yang lain adalah ukuran World Bank. Dalam kaitan ini World Bank membagi penduduk suatu wilayah ke dalam tiga kelompok, yakni: 40 persen penduduk berpendapatan rendah; 40 persen penduduk berpendapatan menengah; dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Bila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen dari total pendapatan berarti ketidakmerataan pendapatan adalah tinggi; 12 persen sampai dengan 17 persen ketidakmerataan pendapatan adalah sedang; dan menerima lebih dari 17 persen berarti ketidakmerataan pendapatannya rendah.

Sutomo melakukan studi terhadap dua provinsi, yakni provinsi Riau dan Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan referensi data tahun 1990. Provinsi Riau dimaksudkan untuk mewakili Kawasan Barat Indonesia dan provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili wilayah Kawasan Timur Indonesia. Provinsi Riau dipilih sebagai wilayah target karena provinsi ini tergolong salah satu provinsi yang kaya sumberdaya alam, sedangkan provinsi Nusa Tengga Timur dipilih karena provinsi ini tergolong termiskin berdasarkan PDRB per kapita pada tahun 1990. Selanjutnya, Sutomo (1995) mengelompokkan rumahtangga ke dalam empat golongan, yakni: (1) rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian, (2) rumahtangga buruh di sektor pertanian, (3) rumahtangga bukan buruh di sektor non-pertanian; dan (4) rumahtangga buruh di sektor non-pertanian.

Dalam kajiannya, Sutomo menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (social accounting matrix = SAM) menemukan bahwa rata-rata pendapatan per kapita rumahtangga di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1990 sebesar Rp 247.87 ribu per tahun dengan rincian: (a) rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian Rp 130.27 ribu; (b) rumahtangga buruh di sektor pertanian Rp 193.91 ribu; (c) rumahtangga bukan buruh di sektor non-pertanian Rp 428.74 ribu; (d) rumahtangga buruh di sektor non-pertanian Rp 1 007.34 ribu. Sedangkan rata-rata pendapatan per kapita rumahtangga di provinsi Riau pada tahun 1990 sebesar Rp 510.71 ribu per tahun dengan rincian: (a) rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian Rp 243.61 ribu; (b) rumahtangga buruh di sektor pertanian Rp 359.93 ribu; (c) rumahtangga bukan buruh di sektor non-pertanian Rp 407.06 ribu; (d) rumahtangga buruh di sektor non-pertanian Rp 1 057.16 ribu. Dari hasil ini nampak bahwa baik di provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di provinsi Riau, golongan rumahtangga termiskin dalam ukuran relatif adalah kelompok rumahtangga bukan buruh di sekor pertanian. Selain itu, nampak pula bahwa pendapatan per kapita kelompok rumahtangga bukan buruh di sektor non-pertanian di provinsi Nusa Tenggara Timur lebih baik daripada yang berada di provinsi Riau. Nampak pula bahwa baik di provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di provinsi Riau, kelompok rumahtangga yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian pendapatan per kapitanya relatif rendah dibandingkan kelompok rumahtangga yang berada di sektor non-pertanian. Hal ini terjadi karena harga komoditas pertanian ternyata terlalu rendah sehingga pendapatan rumahtangga di sektor pertanian menjadi rendah.

Berdasarkan ukuran kemiskinan absolut, kelompok rumahtangga yang tergolong miskin di Nusa Tenggara Timur adalah: rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian dan rumahtangga buruh di sektor pertanian. Sedangkan kelompok rumahtangga yang tergolong miskin di provinsi Riau adalah: rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian; rumahtangga buruh di sektor pertanian; dan rumahtangga bukan buruh di sektor non-pertanian. Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan absolut di kedua provinsi ini adalah: tingkat pendapatan per kapita per tahun sebagai batas miskin untuk provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 324,6 ribu dan untuk provinsi Riau sebesar Rp 419 ribu. Perbedaan ukuran batas miskin ini disebabkan oleh perbedaan tingkat biaya hidup di masing-masing provinsi. Dari sisi total penduduk miskin pada tahun 1990, kondisi provinsi Riau relatif lebih baik dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1990 adalah 28.9 persen dari jumlah penduduk setempat, dan provinsi Riau sebanyak 19.6 persen dari jumlah penduduknya. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak berada di provinsi miskin daripada di provinsi kaya. Kemiskinan rumahtangga lebih disebabkan oleh faktor kepemilikan (entitlement) yang terbatas. Karena faktor ini, rumah tangga tidak dapat melakukan pengembangan diri, seperti melakukan pengembangan usaha rumahtangga dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dari hasil usaha atau menjual jasa tenanga kerja juga menjadi rendah. Pada gilirannya, proses ini berulang kembali dalam bentuk efek sirkular, sehingga dapat disebutkan bahwa kemiskinan rumahtangga merupakan penyebab kemiskinan rumahtangga (vicious circle of poverty).

Selanjutnya, berdasarkan rasio gini, distribusi pendapatan di kedua provinsi dalam keadaan yang sangat tidak merata, di mana koefisien gini provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0.5266 dan provinsi Riau sebesar 0.5275.

Temuan lain dari penelitian Sutomo adalah bahwa dampak pembangunan ekonomi yang berpusat pada strategi pertumbuhan ekonomi ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga tidak miskin dan relatif sedikit kelompok rumahtangga miskin yang bisa menikmatinya. Hal ini terjadi karena strategi pertumbuhan ekonomi lebih menitikberatkan kepada kepemilikan (seperti kepemilikan modal) di antara pelaku-pelaku ekonomi yang ada. Rumahtangga miskin merupakan suatu kelompok masyarakat dengan kepemilikan modal terbatas. Karena keterbatasan modal inilah mereka menjadi kurang mampu menangkap hasil-hasil pembangunan ekonomi. Mereka kalah bersaing dengan pengusaha yang memiliki banyak modal atau yang memiliki akses ke sumber-sumber permodalan. Akibat dari keadaan ini adalah: pertama, sebagian besar ekonomi rakyat menjadi tergusur; kedua, sebagian besar hak-hak rumahtangga menjadi hilang.

Menurut Sutomo, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks, karena kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sumber wilayah, kegagalan kelembagaan, atau faktor-faktor sosial-ekonomi, di mana faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi dan menimbulkan kemiskinan. Karena kompleksnya permasalahan kemiskinan, maka solusi permasalahan kemiskinan di suatu wilayah perlu merujuk kepada penyebab kemiskinan yang spesifik bagi wilayah bersangkutan; dan bukan merupakan suatu solusi yang unik bagi semua wilayah. Ini berarti bahwa solusi kemiskinan harus mengacu kepada kondisi dan kepentingan masing-masing wilayah dan berpihak kepada penduduk miskin.

Hadi (2001) juga melakukan studi tentang disparitas pendapatan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ia mengelompokkan semua provinsi yang berada di pulau Jawa dan pulau Sumatera ke dalam Kawasan Barat Indonesia dan semua provinsi-provinsi di luar Jawa dan Sumatera dimasukkan ke dalam kelompok Kawasan Timur Indonesia. Dengan menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi–Antarregion (SNSE-AR) dan basis data tahun 1993, Hadi menelaah hal-hal berikut: (1) Ketimpangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI, (2) Keterkaitan antarsektor-sektor ekonomi intra maupun antar KBI dengan KTI, (3) Dampak perubahan kebijakan pembangunan terhadap disparitas KBI dengan KTI, dan (4) Merumuskan strategi percepatan pembangunan KTI dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah KBI dengan KTI.

Analisis keterkaitan ditunjukkan oleh koefisien input neraca sektor ekonomi dalam SNSE-AR, KBI-KTI Tahun 1993. Hasil pendugaan menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di KTI mempunyai ketergantungan yang lebih besar terhadap sektor-sektor ekonomi di KBI dari pada sebaliknya. Sektor-sektor ekonomi KTI memerlukan input dari sektor-sektor ekonomi KBI rata-rata 29.0 persen dari total input yang dibutuhkan oleh sektor-sektor ekonomi KTI yang terdiri atas: sektor primer 32.1 persen, sektor industri 28.6 persen, dan sektor jasa-jasa sebesar 26.4 persen. Sedangkan sebaliknya, sektor-sektor ekonomi KBI memerlukan input dari sektor-sektor ekonomi KTI rata-rata 4.80 persen dari total input yang dibutuhkan oleh sektor-sektor ekonomi KBI yang terdiri atas: sektor primer 6.40 persen, sektor industri 5.30 persen, dan sektor jasa-jasa sebesar 2.80 persen. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat suatu kendala terhadap investasi di KTI yaitu ketergantungan KTI terhadap bahan baku hasil industri di KBI.

Hasil pendugaan keterkaitan langsung sektor-sektor ekonomi KBI dan KTI tahun 1993 menujukkan bahwa 39.1 persen total output sektor industri KBI dijual ke KTI, namun sebaliknya tidak ada hasil industri KTI yang mengalir ke KBI. Hasil sektor primer KTI yang mengalir ke KBI sebanyak 12.2 persen dan sebaliknya hanya sebesar 3.4 persen. Sektor jasa-jasa yang mengalir dari KBI ke KTI sebanyak 9.3 persen dan sebaliknya hanya 3.0 persen. Selanjutnya diungkapkan pula bahwa input yang diperlukan KBI yang berasal dari KTI sebagian besar berbentuk bahan baku primer, yakni sebanyak 92.9 persen untuk input sektor primer, 89.3 persen untuk input sektor industri, dan 48.0 persen untuk input sektor jasa-jasa di KBI. Sebaliknya, aliran input dari KBI ke KTI sebagian besar berbentuk bahan baku hasil industri, yaitu: 89.7 persen untuk input sektor primer, 89.9 persen untuk input sektor industri, dan 86.6 persen untuk input sektor jasa-jasa di KTI. Dari sisi keterkaitan output (forward linkage) menunjukkan bahwa aliran output (barang dan jasa) dari sektor-sektor ekonomi KBI ke sektor-sektor ekonomi KTI sebagian besar untuk input sektor-sektor industri di KTI, yang terdiri atas: 85.4 persen output sektor primer untuk input sektor industri; 51.8 persen output sektor industri untuk input sektor industri. Sedangkan bagian terbesar dari output sektor jasa-jasa KBI yang mengalir ke KTI digunakan sebagai input sektor jasa-jasa, yakni sebesar dan 42.7 persen. Sebaliknya, bagian terbesar dari output sektor primer KTI yang mengalir ke KBI digunakan untuk input sektor industri yakni sebesar 58.5 persen. Bagian terbesar dari output sektor jasa-jasa KTI yang mengalir ke KBI digunakan untuk input sektor jasa-jasa yakni sebesar 51.1 persen. Sedangkan output sektor industri KTI tidak ada yang mengalir ke KBI.

Analisis keterkaitan output (forward linkage) dan keterkaitan input (backward linkage) menunjukkan bahwa dari tiga sektor ekonomi secara agregat, maka terdapat keterkaitan yang lebih tingggi di sektor industri antara kedua wilayah. Artinya, sektor industri di kedua region membutuhkan input bahan baku, baik bahan baku primer, industri sendiri, maupun dari sektor jasa-jasa yang dihasilkan masing-masing (kecuali sektor industri dari KTI). Selain itu, juga terdapat ketimpangan aliran barang dan jasa pada perdagangan domestik antara kedua wilayah.

Temuan lain dari Hadi adalah bahwa struktur pemilikan faktor produksi antarwilayah yang tidak seimbang menyebabkan struktur penerimaan institusi antarwilayah menjadi tidak seimbang. Penerimaan antarwilayah rumahtangga pedesaan KBI jauh lebih besar dibanding penerimaan antarwilayah rumahtangga pedesaan KTI. Hal yang sama juga berlaku bagi golongan rumahtangga perkotaan di kedua wilayah. Dari sisi struktur pengeluaran rumahtangga antarwilayah, nampak bahwa pengeluaran rumahtangga pedesaan KBI hanya membelanjakan 5.0 persen dari total pengeluarannya atas output sektor produksi KTI dan sebaliknya pengeluaran rumahtangga pedesaan KTI membelanjakan 32.4 persen dari total pengeluarannya atas output sektor produksi KBI.

Hasil analisis pengganda menunjukkan bahwa nilai pengganda dari ketiga neraca endogen (neraca faktor produksi; neraca institusi; dan neraca sektor produksi) di KBI hampir dua kali lebih besar disbanding di KTI. Sedangkan analisis keterkaitan menunjukkan nilai tambah dari dampak penambahan satu rupiah neraca eksogen di KTI akan kembali ke KBI rata-rata 31.4 persen dari total nilai tambah setiap sektor. Sebaliknya penambahan satu rupiah neraca eksogen di KBI, maka nilai tambah yang mengalir ke KTI rata-rata hanya 4.9 persen dari total nilai tambah setiap sektor.

Akhirnya Hadi merekomendasikan bahwa upaya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia hanya mungkin terjadi apabila pemerintah pusat melakukan desentralisasi dan memberikan otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan potensi daerah serta perkembangan pasar internasional.

Selain Hadi, model Interregional Social Accounting Matrix (IRSAM) juga digunakan oleh Achjar et al. (2003), untuk menyelidiki sifat ketergantungan interregional dengan menggunakan metoda Interregional Block Structural Path Analysis. Mereka menggunakan IRSAM Lima Pulau tahun 1995 yang telah dibangun untuk pertama kali bagi Indonesia. Wilayah yang diliput adalah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya (Other Island) yang merupakan wilayah makro. Sedangkan klasifikasi IRSAM Lima Pulau 1995.

Dalam studi Achjar et al. (2003), mengilustrasikan bahwa selama tiga dekade pembangunan ekonomi cenderung terpusat di Jawa, sehingga menghasilkan suatu fenomena core-periphery yang direfleksikan oleh ketergantungan kebanyakan wilayah kepada perekonomian Jawa. Pembahasan hasil dilakukan dalam tiga fragmen, yakni: (1) output dan pendapatan secara global (Global Output and Pendapatan), (2) injeksi terhadap institusi oleh wilayah makro (Injection of Institutions by Macro Region), dan (3) injeksi terhadap aktivitas oleh wilayah makro (Injection of Activities by Macro Region).

Pada fragmen Global Output and Pendapatan ditemukan bahwa injeksi institusi menghasilkan nilai pendapatan institusi sebesar 17.7 persen dari total pendapatan institusi dalam suatu sistem. Sebagai perbandingan, injeksi pada aktivitas dalam sistem, menghasilkan nilai pendapatan institusi sebesar 81.2 persen dari total pendapatan institusi dalam keseluruhan sistem ekonomi. Keseluruhan injeksi institusi hanya mengahasilkan permintaan output sebesar 8.2 persen dari total output, injeksi terhadap aktivitas menghasilkan 91.3 persen dari total output. Rata-rata, injeksi terhadap institusi dan aktivitas secara bersama-sama menghasilkan hampir 99 persen dari total output dan pendapatan di Indonesia; tinggal satu persen yang dikontribusikan oleh pendapatan faktorial.

Injeksi di atas berasal dari blok matrik institusi dan aktivitas produksi secara simultan dalam keseluruhan sistem, hanya memberi suatu gambaran global mengenai share instiutsi dan aktivitas produksi terhadap hasil output global dalam suatu sistem ekonomi. Dengan demikian diperlukan suatu dekomposisi yang baru untuk memisahkan pengaruh institusi dan produksi dari masing-masing wilayah makro, sehingga besarnya pengaruh dari suatu region ke region lainnya dapat ditelusuri.

Dalam fragmen kedua (Injection of Institutions by Macro Region) ditemukan bahwa injeksi terhadap institusi di Sumatera menghasilkan 79.7 persen dari total pendapatan yang dihasilkan di Sumatera. Walaupun tidak ada keterkaitan langsung antara institusi di Sumatera dengan di Jawa, akan tetapi injeksi institusi di Sumatera menghasilkan nilai pendapatan institusi di Jawa sebesar 18 persen dari total pendapatan di Sumatera sebagai hasil dari keterkaitan langsung antara aktivitas produksi kedua region. Dibandingkan dengan empat region lainnya, dampak dari injeksi terhadap wilayahnya sendiri, pulau Jawa memperoleh bagian tertinggi, yakni 94.2 persen dari total pendapatan, Sumatera (79.7 persen), Kalimantan (74.9 persen), Sulawesi (75.5 persen), dan Other Island (72.2 persen). Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa injeksi dari setiap empat region tersebut lebih terkait dengan Jawa daripada tiga wilayah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan pendapatan institusi akan merubah pola konsumsi, yang kemudian meningkatkan permintaan terhadap output yang dihasilkan oleh sektor produksi di Jawa. Hal ini dapat ditunjukkan dari transformasi aktivitas sebagai hasil dari perubahan pendapatan institusi. Sebagai contoh, injeksi terhadap pendapatan institusi di Sumatera menghasilkan 88.8 persen dari aktivitas produksi di Sumatera, dan sisinya diambil dari Jawa. Pola yang sama juga berlaku di Kalimantan di mana 17 persen dari total permintaan output datang dari Jawa. Keterkaitan antara Other Island dengan Jawa sangat kuat dibandingkan keterkaitan antara pulau-pulau yang berdekatan seperti antara Other Island dengan Sulawesi atau Other Island dengan Kalimantan. Injeksi terhadap pendapatan institusi di Other Island menghasilkan 21 persen pendapatan institusi di Jawa, sedangkan dengan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi hanya kurang dari tiga persen. Observasi terakhir dari rantai reaksi atas dampak injeksi institusi oleh region individu, secara keseluruhan menunjukkan kuatnya keterkaitan antara Jawa dan Sumatera. Injeksi pendapatan institusi di Sumatera menghasilkan 17.9 persen dari output manufaktur berasal dari Jawa. Di samping itu, juga menghasilkan sekitar 17 persen dari jasa keuangan, dan 17 persen dari sektor perdagangan, hotel & restoran yang juga berasal dari Jawa.

Fragmen ketiga (Injection of Activities by Macro Region) mengungkapkan tentang output agregat sebagai hasil dari injeksi pada sektor aktivitas produksi setiap wilayah makro dan pengaruhnya terhadap wilayah lainnya. Pada tingkat agregate, injeksi aktivitas produksi di Sumatera menghasilkan 60.3 persen dari total output yang dihasilkan dalam wilayah sendiri (self-generating output), 35.8 persen berasal dari Jawa, sedangkan sisanya yang jumlahnya sangat kecil berasal dari wilayah lain. Berlawanan dengan Kalimantan, 39 persen aktivitas berasal dari Jawa sedangkan yang dihasilkan sendiri (self-generating output) hanya memberikan kontribusi sebesar 49 persen dari total output. Analisis yang lebih rinci dalam fragmen ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera dan Jawa memiliki keterkaitan yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan tiga wilayah makro lainnya, karena secara geografis kedua wilayah tersebut yang demikain dekat dan infrastruktur transportasi yang cukup untuk menghubungkan kedua wilayah. Sebagai contoh, injeksi aktivitas di Jawa menghasilkan 16.3 persen output pertanian berasal dari Sumatera, diikuti oleh Kalimantan (tujuh persen), Sulawesi (tujuh persen), and Other (3.64 persen). Selanjutnya diungkapkan bahwa transformasi aktivitas manufaktur di Sumatera hanya menghasilkan sekitar 55 persen dari total output internal, selebihnya lebih dari 40 persen dihasilkan di Jawa, dan proporsi yang sangat kecil berasal dari wilayah lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa ketergantungan Sumatera terhadap Jawa sedemikian kuat – berpusat pada hampir semua aktivitas ekonomi.

Kesimpulan akhir dari analisis ini adalah bahwa injeksi institusi dan aktivitas produksi di Jawa tidak memberikan dorongan terhadap perubahan perekonomian wilayah lain dengan persentasi yang tinggi. Sebaliknya, injeksi institusi atau aktivitas produksi pada wilayah lain dapat menghasilkan hubungan asosiasi institusi, aktivitas, dan pendapatan faktorial di Jawa melalui keterkaitan perdagangan. Proses asimetris ini merupakan problem utama dalam strategi pembangunan regional, yakni usaha untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah. Suatu temuan penting dari analisis ini adalah bahwa struktur ekonomi regional Jawa mengandung self-generation dengan derajat yang tinggi, terutama dalam manufaktur dan beberapa jasa. Dengan self-influence yang tinggi dalam industri manufaktur dan sebagian besar aktivitas produksi di Jawa. Permintaan wilayah Jawa tidak sensitif terhadap perubahan output wilayah lain, kecuali sektor pertambangan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa self-influence dari sektor barang lebih tinggi dari sektor jasa.

Rahman dan Utama (2003) menganalisis dampak desentralisasi fiskal di Indonesia dengan mengunakan model Interregional Social Accounting Matrix (IRSAM). Dalam model ini Indonesia dikelompokkan kedalan dua wilayah makro (macro region), yakni wilayah Jawa dan wilayah Luar Jawa, dan tujuh wilayah mikro (micro region) yakni Jawa Barat (termasuk Jakarta dan Banten), Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya di Timur Indonesia. Dalam konstruksi model tersebut, Rahman dan Utama mengUpdate data IRSAM 1990 (102 x 102) yang dibangun oleh Wuryanto pada tahun 1996 menjadi IRSAM 1999 (30 x 30).

Analisis multiplier effect dari injeksi neraca pemerintah menunjukkan bahwa apabila arus pengeluaran pemerintah terjadi di Jawa, dampak pertumbuhan lebih besar di wilayah Jawa (77.93 persen berasal dari daerah dan 77.807 persen dari pusat). Dampak Spillover adalah sisanya (22.069 persen dari daerah dan 22.192 persen dari pusat). Jika injeksi neraca pemerintah di luar Jawa, dampak distribusinya lebih berimbang antara Jawa dan luar Jawa. Perilaku dari multiplier effect di Jawa mencapai 45.066 persen dan sisanya di wilayah asal (origin region), outer island (54.933 persen). Data-data mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia demikian tergantung pada wilayah Jawa. Fenomena ini juga ditunjukkan oleh penggunaan tenagakerja dan modal oleh Luar Jawa yang kebanyakan datangnya dari Jawa.

Bila diamati lebih jauh, strategi terbaik (the best strategy) dalam injeksi neraca pemerintah melalui transfer antar pemerintah dari luar jawa, pengeluaran pemerintah lokal (current and investment) memiliki efek yang lebih besar daripada pengeluaran langsung pemerintah pusat. Keunggulan lain dari injeksi neraca pemerintah melalui lokal, pada umumnya pendapatan intra region lebih baik.

Dalam konteks output multiplier ditemukan bahwa efek multiplier dari belanja rutin (current account) pemerintah (pusat dan daerah) pada semua wilayah selalu lebih baik dari pengeluaran investasi (investment account) pemerintah. Dengan demikian, mirip kasus pendapatan multiplier, output multiplier dalam pengeluaran investasi pemerintah tidak dapat menangkap penambahan output yang dihasilkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan datang dari proyek-proyek investasi yang menyeluruh, yang memungkinkan perbaikan kapasitas produksi pada umumnya.

Pengujian atas pengaruh injeksi pemerintah terhadap aktivitas produksi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang paling kuat dari pengeluaran rutin pemerintah (Jawa dan Luar Jawa) selalu ditemukan pada sektor jasa. Bila pengeluaran berasal dari Jawa, multiplier effect mencapai 85.67 persen di Jawa, dan sisanya di Luar Jawa sebesar 14.321 persen. Di pihak lain bila injeksi itu berasal dari Luar Jawa, wilayah Jawa memperoleh 38.856 persen dari output multiplier.

Analisis output multiplier juga menunjukkan bahwa output multiplier tidak tumbuh di wilayah asal, yang kebanyakan memberikan dampak tertinggi pada sektor manufaktur. Alasan utama mengapa sektor jasa memperoleh dampak multiplier tertinggi adalah karena kebanyakan dari komponen current expenditure adalah belanja rutin atau pembelian secara reguler. Dalam perspektif pengeluaran investasi pemerintah di kedua wilayah, nilai tertinggi dari output multiplier selalu ditemukan pada sektor manufaktur. Kondisi ini sama bagi pemerintah pusat maupun daerah. Ini terjadi karena kebanyakan dari pengeluaran investasi adalah untuk membeli barang modal yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Lebih jauh, ditemukan fenomena yang sama, pengeluaran investasi yang berasal dari Jawa mempunyai spillover effect yang lebih kecil daripada pengeluaran yang berasal dari Luar Jawa. Kondisi yang sama juga terjadi pada neraca investasi pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran barang modal dan jasa (kapital goods and services) di Luar Jawa demikian tergantung pada industri-industri di Jawa. Dalam kaitan ini, Rahman dan Utama memandang bahwa strategi yang baik dalam pengeluaran pemerintah adalah mengalokasikan dana investasi ke luar Jawa. Injeksi alokasi dana investasi ini akan mengurangi disparitas antarwilayah dan juga mempromosikan aktivitas manufaktur di luar Jawa.

Observasi selanjutnya adalah menjelajahi dampak anggaran pemerintah daerah untuk tahun fiskal 2002 yang dibandingkan dengan matriks awal (the initial matrix) dari IRSAM 99. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah alokasi anggaran pemerintah daerah tahun 2002 dapat menyeimbangkan pendapatan, mengurangi disparitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk keperluan ini digunakan sejumlah asumsi dalam simulasi sebagai berikut : (1) Variabel shock menggunakan DAU, DAK, dan Dana Perimbangan (balancing finance) dari fiskal tahun 2002, (2) Semua pembayar transfer didistribusikan pada belanja rutin dan investasi pemerintah daerah, (3) DAK harus dialokasikan pada sektor-sektor: infrastruktur (jalan dan irigasi), infrastruktur pemerintah, kesehatan, dan pendidikan. Konsekuensinya, DAK hanya dapat digunakan melalui neraca nengeluaran investasi regional, (4) DAU adalah dana di mana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengalokasinya. Berdasarkan definisi ini diasumsikan bahwa kebanyakan dana pengeluaran rutin bersumber dari DAU. Dengan asumsi tersebut, studi ini menetapkan 90 persen dari DAU akan dialokasikan kedalam belanja rutin pemerintah daerah, dan sisanya dialokasikan sebagai investasi, (5) dana perimbangan yang terdiri atas pendapatan sharing on tax dan natural resources yang tidak memiliki jadual penerimaan yang tetap, juga pembayaran dana perimbangan tidak semuanya pada setiap tahun fiskal. Dalam kondisi ini, diasumsikan bahwa semua dana dialokasikan pada pengeluaran investasi daerah, dan (6) neraca pemerintah pusat menggunakan data dari APBN. Proses distribusi terhadap daerah mengikuti proporsi distribusi DAK, DAU, dan dana perimbangan.

Didasarkan pada data pendapatan multiplier dan output multiplier di atas, pendapatan multiplier selalu di bawah satu pada semua level, yang berarti bahwa pendapatan rumahtangga aktual yang diterima selalu lebih rendah dari jumlah pengeluaran pemerintah atas itu. Dalam konteks output multiplier, nilainya bervariasi dari di bawah satu dan diatas dua. Akumulasi dari multiplier belanja rutin dan investasi pemerintah selalu nilainya lebih besar dari satu. Ini menggambarkan bahwa penerimaan pendapatan aktual pada sektor-sektor produksi lebih besar daripada pengeluaran aktual yang dibelanjakan oleh pemerintah pada semua tingkat. Analisis dengan menggunakan variabel shock senantiasa memperhatikan pendapatan multiplier dan output multiplier di atas, kemudian analisis dibatasi pada skenario berikut ini:

  1. Skenario satu, simulasi menggunakan variabel shock DAU, DAK, dan DP (dana perimbangan) lalu didistribusikan sebagai proporsi dari IRSAM 99. Di balik tujuan simulasi ini adalah untuk memperkirakan pendapatan aktual dari keseluruan perkonomian. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah tidak memiliki otoritas mengubah perilaku alokasi terhadap preferensi sektor dan rumahtangga.
  2. Skenario kedua, dalam pandangan ini pemerintah lokal mempunyai otoritas untuk mengubah alokasi anggaran. Skenario ini menyediakan anggaran terhadap sektor-sektor yang tergantung pada nilai pengaruh global (global influence). Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan dari keseluruhan perekonomian dan untuk mengukur disparitas antarwilayah.
  3. Dalam anggaran nasional (APBN) tidak menambah perubahan yang dipertimbangkan, karena tujuan dari simulasi difokuskan pada menangkap dampak variabel shock dari pemerintah lokal di bawah asumsi variabel-variabel lain dalan kondisi ceteris paribus.

Dari simulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa disparitas di antara berbagai sektor sedemikian melebar. Dari data dapat dicatat bahwa semua distribusi pendapatan hanya berdampak pada wilayah itu sendiri. Pada simulasi kedua, ditemukan bahwa injeksi pada neraca pengeluaran rutin di Jawa kurang berpengaruh terhadap wilayah lain dibandingkan injeksi pada neraca pengeluaran rutin di luar Jawa.

Bila injeksi belanja rutin berasal dari Jawa hanya memberikan pengaruh terhadap pendapatan di luar Jawa sebesar 1.52 persen, tetapi bila berasal dari luar Jawa akan memberikan pengaruh terhadap distribusi pendapatan di Jawa sebesar 27.32 persen. Fenomena yang sama juga terjadi pada neraca investasi regional, bila injeksi dari Jawa hanya memberikan pengaruh terhadap penambahan output di luar Jawa sebesar 1.47 persen, sedangkan sebaliknya sebesar 18.59 persen.

Selanjutnya, sektor manufaktur, jasa, dan pertanian di Jawa merupakan sektor dominan dalam alokasi anggaran dan juga memperoleh porsi tertinggi dari output multiplier dari Luar Jawa. Sektor jasa, manufaktur, pertambangan, dan pertanian di luar Jawa merupakan sektor utama (prominent) yang banyak memberikan pengaruh terhadap keseluruhan perekonomian. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur, jasa, pertanian, dan pertambangan mempunyai keterkaitan inter dan intra yang luas pada berbagai sektor dan berbagai wilayah. Kesimpulan akhir dari studi Rahman dan Utama adalah bahwa perilaku perekonomian Indonesia demikian tergantung pada pulau Jawa. Dengan demikian perencanaan pembangunan selayaknya diletakkan pada pemberdayaan potensi ekonomi luar Jawa. Selanjutnya, dari analisis pendapatan rumahtangga dapat dicatat bahwa kekurangan kapasitas SDM di Luar Jawa perlu ditingkatkan. Terakhir, desentralisasi fiskal memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi disparitas di antara berbagai wilayah melalui transfer antar pemerintah lewat DAU, DAK, DP.

HASIL STUDI

Analisis Struktur Ekonomi Intraregion dan Interregional

Struktur ekonomi sektoral intra Jawa adalah jasa–industri–primer (J-I-P), sedangkan struktur ekonomi sektoral intra Sumatera adalah jasa–primer–industri (J-P-I). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian Jawa sektor jasa dan sektor industri pengolahan lebih berperan daripada sektor primer, sedangkan dalam perekonomian Sumatera sektor jasa dan sektor primer lebih berperanan daripada sektor industri pengolahan.

Struktur ekonomi sektoral intrregional pada dasarnya merupakan struktur ekspor dan impor dalam perdagangan antara Jawa dan Sumatera. Dalam perekonomian Sumatera, struktur ekspor ke Jawa adalah jasa–pertanian–industri (J-I-P) dan struktur impor dari Jawa adalah industri–jasa–pertanian (I-J-P). Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan ekspor Sumatera ke Jawa, yang kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan. Konstribusi sektor jasa yang terbesar terhadap penerimaan ekspor Sumatera berasal dari sektor jasa perdagangan, restoran dan hotel, dan sektor jasa transportasi dan komunikasi. Sedangkan dari sektor industri pengolahan adalah industri kimia, pupuk, semen dan logam dasar, dan industri makanan, minuman dan tembakau. Dengan demikian, sektor primer bukan merupakan ekspor utama Sumatera ke Jawa. Pada sisi lain, permintaan impor Sumatera dari Jawa yang terbesar adalah impor dari produk-produk sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor industri kimia, pupuk, semen dan logam dasar, sektor jasa perdagangan, restoran dan hotel, dan sektor tanaman pangan dan tanaman lainnya.

Neraca perdagangan Sumatera dengan Jawa secara keseluruhan mengalami defisit sebesar 6 139.03 miliar rupiah yang bersumber dari lima sektor, yakni : (1) sektor industri makanan, minuman dan tembakau, (2) sektor industri kimia, pupuk, hasil dari tanah liat, semen dan logam dasar, (3) sektor tanaman pangan dan tanaman lainnya, (4) sektor industri pemintalan, tekstil dan kulit, dan (5) sektor indutri kayu dan barang-barang dari kayu. Sebenarnya net-ekspor sektor jasa Sumatera mengalami surplus, namun defisit di sektor industri lebih besar sehingga secara keseluruhan neraca perdagangan Sumatera mengalami defisit.

Struktur pengeluaran rumahtangga interregional. pada dasarnya mencerminkan struktur impor barang-barang konsumsi yang dilakukan oleh berbagai kelompok rumahtangga di kedua wilayah. Dalam kaitan ini, impor barang konsumsi yang dilakukan oleh berbagai kelompok rumahtangga di Sumatera pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan primer, dimana bagian terbesar dari impor tersebut adalah barang-barang dari industri makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan impor barang-barang konsumsi yang dilakukan oleh berbagai kelompok rumahtangga di Jawa dari Sumatera pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan sekunder, dimana impor terbesar berasal dari produk jasa perdagangan, restoran dan hotel. Selain itu, sisi nilai total ekspor-impor menunjukkan bahwa neraca perdagangan barang-barang konsumsi dari berbagai kelompok rumahtangga di Sumatera mengalami defisit, kecuali neraca perdagangan barang-barang konsumsi dari rumahtangga golongan rendah kota.

Pola struktur pengeluaran intra region berbagai kelompok rumahtangga mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan rumahtangga di Jawa relatif lebih tinggi dari tingkat pendapatan rumahtangga di Sumatera. Tingkat pendapatan rumahtangga di kota lebih tinggi daripada tingkat pendapatan rumahtangga di desa, dan tingkat pendapatan rumahtangga di sektor non-pertanian lebih tinggi dari tingkat pendapatan rumahtangga di sektor pertanian.

Secara umum, rumahtangga yang sumber pendapatan utamanya berasal dari pendapatan faktor produksi adalah rumahtangga buruh tani baik di Jawa maupun di Sumatera, rumahtangga golongan atas desa di Sumatera (GADS), rumahtangga golongan rendah kota baik di Jawa maupun di Sumatera, dan rumahtangga golongan atas kota di Jawa (GAKJ). Sedangkan rumahtangga yang sumber pendapatan utamanya berasal dari transfer institusi adalah rumahtangga pengusaha tani baik di Jawa maupun Sumatera, rumahtangga golongan atas desa di Jawa (GADJ), dan rumahtangga golongan atas kota di Sumatera (GAKS).

Sumber utama pendapatan rumahtangga interregional yang berasal dari pendapatan faktor produksi, terjadi pada golongan rumahtangga pengusaha tani Sumatera (RPTS), rumahtangga golongan rendah kota di Jawa (GRKJ), dan rumahtangga golongan rendah kota di Sumatera (GRKS).

Secara keseluruhan komponen utama pendapatan berbagi golongan rumahtangga di Jawa yang berasal dari Sumatera pada umumnya bersumber dari transfer perusahaan dan transfer pemerintah, kecuali rumahtangga golongan rendah kota di Jawa (GRKJ). Komponen utama pendapatan rumahtangga ini (GRKJ) bersumber dari distribusi pendapatan faktor tenagakerja di Sumatera. Sebaliknya, komponen utama pendapatan berbagi golongan rumahtangga di Sumatera yang berasal dari Jawa kebanyakan bersumber dari distribusi nilai tambah, kecuali rumahtangga buruh tani (RBTS), rumahtangga golongan rendah desa (GRDS), dan rumahtangga golongan atas kota (GAKS).

Dari sisi pendapatan interregional, proporsi transfer yang diterima berbagai golongan rumahtangga di Jawa lebih besar dari proporsi yang diterima oleh berbagai golongan rumahtangga di Sumatera. Keadaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan proporsi pendapatan interregional antara berbagai golongan rumahtangga antara ke dua wilayah.

ANALISIS BACKWARD LINKAGES DAN FORWARD LINKAGES

Backward linkages pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan input oleh suatu sektor tertentu, sehingga apabila permintaan akhir terhadap output sektor tersebut meningkat maka peningkatan itu akan berpengaruh terhadap peningkatan output seluruh sektor dalam perekonomian. Di sisi lain, forward linkages hendak menunjukkan besarnya peningkatan output sektor tertentu sebagai akibat adanya peningkatan permintaan akhir seluruh perekonomian. Dalam hubungan ini sektor jasa-jasa lainnya di Jawa merupakan satu-satunya sektor yang di samping mempunyai backward lingkages yang tinggi juga disertai dengan forward linkages yang tergolong tinggi. Di Sumatera, selain sektor jasa-jasa lainnya, sektor industri makanan, minuman dan tembakau juga mempunyai backward lingkages yang tinggi disertai forward linkages yang juag tergolong tinggi. Sektor perdagangan, restoran dan hotel di Jawa walaupun backward linkages tidak tergolong yang paling tinggi tetapi forward linkages-nya yang paling tinggi.

Koefisien forward linkages sektor perdagangan, restoran, dan hotel, dan sektor industri makanan, minuman, dan tembakau di Jawa dan Sumatera lebih besar dari koefisien backward linkages-nya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor ini di dalam perekonomian Jawa dan Sumatera cenderung berada pada posisi hulu. Berarti bahwa kedua sektor tersebut relatif kurang terkaitan dengan sektor-sektor di belakangnya di masing-masing wilayah. Dengan demikian sektor perdagangan, restoran, dan hotel, dan sektor industri makanan, minuman, dan tembakau kurang mampu menyebarkan peningkatannya kepada sektor-sektor lain di dalam perekonomian masing-masing wilayah. Di samping itu kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa kedua sektor tersebut relatif lebih berorientasi pada input impor daripada input lokal.

Koefisien backward linkages sektor peternakan dan sektor perikanan dalam perekonomian Jawa lebih besar dari koefisien forward linkages-nya; sedangkan dalam perekonomian Sumatera adalah kebalikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua sektor tersebut di dalam perekonomian Jawa dikelola secara intensif, sedangkan di Sumatera pengelolaannya masih ekstaktif. Pengelolaan intensif akan meningkatkan total output dan nilai tambah per sektor yang lebih tinggi.

Koefisien backward linkages sektor kehutanan dan perburuan dalam perekonomian Jawa dan Sumatera lebih besar dari koefisien backward linkages sektor industri kayu dan barang dari kayu. Ini berarti bahwa sektor kehutanan dan perburuan relatif berada pada posisi yang condong agak ke hilir daripada sektor industri kayu dan barang dari kayu. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua sektor tersebut relatif kurang saling terkait secara vertikal, baik di dalam perekonomian Jawa maupun di dalam perekonomian Sumatera. Ini berarti, hasil produksi sektor kehutanan dan perburuan lebih banyak dijual ke negara lain dalam bentuk asalan (belum terolah).

Posisi hulu (upstream) dan hilir (downstream) dalam perspektif keterkaitan intra region dilihat dari besaran koefisien forward linkages dan backward linkages. Dalam perspektif keterkaitan itnerregional, posisi hulu dan hilir dilihat dari penyebutan wilayah. Wilayah yang disebutkan pertama berada pada posisi hulu dan yang disebutkan kedua berada posisi hilir. Keterkaitan Sumatera-Jawa misalnya, menunjukkan bahwa Sumatera pada posisi hulu dan Jawa pada posisi hilir, baik dari sisi backward linkages maupun forward linkages. Dalam hal ini perekonomian Jawa sebagai pemakai input dan perekonomian Sumatera sebagai pemasok input. Pengertian ini membuka tabir bahwa tingkat ketergantungan perekonomian Sumatera terhadap input-antara yang berasal dari perekonomian Jawa jauh lebih tinggi daripada tingkat ketergantungan perekonomian Jawa terhadap input-antara yang berasal dari Sumatera. Kebutuhan perekonomian Sumatera atas input-antara yang berasal dari perekonomian Jawa yang paling besar bersumber dari sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor jasa-jasa lainnya, sektor industri kimia, pupuk, barang dari tanah liat, semen dan logam dasar, dan sektor tanaman pangan dan tanaman lainnya.

Dampak eksternalitas positif dari kemajuan ekonomi Jawa terhadap perekonomian Sumatera relatif kecil. Dengan demikian kekuatan menyebarkan kemajuan ekonominya ke Sumatera sangat lemah, sehingga harapan bahwa wilayah Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi.

 

SIMPULAN

  1. Jawa dan Sumatera memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, terutama perbedaan sumberdaya, sehingga kesenjangan ekonomi tidak terelakkan. Kesenjangan ekonomi antarwilayah yang disebabkan oleh perbedaan sumberdaya dapat disebut sebagai kesenjangan alamiah, tetapi kesenjang alamiah antarwilayah ini dapat berubah menjadi menjadi semakin melebar atau semakin menyempit.
  2. Sesungguhnya perekonomian Jawa dan Sumutera, pada mulanya berimbang dilihat dari Total PDRB kedua wilayah ini. Namun dalam perkembangannya, kesenjangan ekonomi antarwilayah Jawa-Sumatera semakin melebar. Penyebabnya adalah transformasi struktur ekonomi yang berbeda. Transformasi struktural ekonomi sektoral di Jawa dalam kurun waktu 1970 – 1998) berlangsung secara sistimatis dari struktur: Jasa-Pertanian-Industri-perTambangan (JPIT) pada tahun 1970 menjadi Jasa-Industri-Pertanian-perTambangan (JIPT) pada tahun 1998. Artinya pada kurun waktu tersebut peranan sektor industri pengolahan di Jawa terus meningkat menggantikan posisi sektor pertanian. Sementara itu dalam kurun waktu yang sama transformasi struktural ekonomi di Sumatera berlangsung secara acak, yang mulanya (1970) adalah PJTI menjadi TIJP pada tahun 1975, tahun 1985 menjadi TJPI, dan tahun 1998 menjadi JTPI. Ini berarti dalam kurun waktu 29 tahun sejak 1970, di pulau Jawa sektor industri pengolahan tumbuh dengan cepat dan mendorong sektor Jasa lebih jauh ke depan, sedangkan di Sumatera, peranan sektor industri pengolahan semakin mengecil. Akibatnya perekonomian Sumatera (juga pulau-pulau lain di Indonesia) semakin tergantung pada perekonomian pulau Jawa, dan pola hubungannya menjadi hubungan core-periphery. Itupun sektor-sektor produksi di Jawa tidak terkait secara memadai dengan sektor-sektor produksi di Sumatera, hal ini merupakan salah satu hambatan utama untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Sumatera.
  3. Guncangan output yang sama besar pada sektor yang sama di wilayah yang berbeda (Jawa dan Sumatera) memberikan efek peningkatan output dan peningkatan nilai tambah yang berbeda. Perbedaan peningkatan output dan nilai tambah antara kedua wilayah tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan stuktur ekonomi sektoral (tiap sektor). Struktur setiap sektor ekonomi di Jawa berada dalam spektrum yang relatif lebih ‘luas’ dan ‘dalam’ daripada struktur sektor produksi di Sumatera. Spektrum yang ‘luas’ dalam arti suatu sektor tertentu memiliki variasi atau ragam yang lebih banyak, sedangkan spektrum yang ‘dalam’ mengandung arti jumlah sub-sektornya lebih banyak dan kapasitas produksinya lebih besar. Perbedaan struktur ekonomi sektoral ini terutama terjadi pada sektor industri pengolahan.
  4. Secara keseluruhan koefisien spillover effects output bruto dan nilai tambah dari Sumatera ke Jawa lebih besar dari satu pada semua sektor. Sebaliknya, koefisien spillover effects output bruto dan nilai tambah dari Jawa ke Sumatera mempunyai nilai lebih kecil dari satu pada semua sektor. Hal ini menunjukkan bahwa spillover effects output bruto dan nilai tambah sektoral yang diterima oleh perekonomian Sumatera lebih kecil daripada spillover effects yang diberikan oleh perekonomian Sumatera kepada perekonomian Jawa. Spillover effects output bruto dan nilai tambah yang diterima perekonomian Jawa lebih dari dua kali lipat nilai guncangan output yang terjadi dalam perekonomian Sumatera, bahkan spillover effects pada sektor jasa-jasa lain sampai empat kali lipat nilai guncangan output. Sebaliknya, spillover effects output bruto dan nilai tambah yang diterima oleh perekonomian Sumatera dari Jawa hanya dengan kelipatan yang kurang dari 0.5 (kecuali sektor jasa-jasa lain). Perbedaan spillover effect pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan tingkat kebutuhan impor antara kedua wilayah, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan input. Ini berarti bahwa tingkat kebutuhan impor Sumatera dari Jawa lebih besar dari tingkat kebutuhan impor Jawa dari Sumatera.
  5. Sektor-sektor yang menimbulkan total spillover effects yang lebih besar daripada sektor-sektor lainnya (di atas rata-rata), pada umumnya mempunyai koefisien backward linkages interregional yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sektor produksi tertentu di suatu wilayah yang memeliki tingkat ketergantungan pada faktor input dari wilayah lain yang relatif tinggi, akan menimbulkan total spillover effects yang lebih besar.
  6. Ketimpangan spillover effects yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi antarwilayah Jawa dan Sumatera semakin melebar.

 

DAFTAR PUSTAKA

Achjar, N., G.J.D. Hewings and M. Sonis. 2003. Two-Layer Feedback Loop Structure of the Regional Economies of Indonesia: An Interregional Block Structural Path Analysis. The Regional Economics Applications Laboratory (REAL) 03-T-17, www.uiuc.edu/unit/real.

 

Alim, M. Rum, 2006, Analisis Keterkaitan dan Kesenjangan Ekonomi Intra dan Interregional Jawa dan Sumatera, Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

 

Budiharsono. S. 1996. Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia 1969-1987. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

 

Esmara, H. 1975. Regional Income Disparities. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 11(1) : 41-57.

 

Hadi, S. 2001. Studi Dampak Kebijaksanaan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah (Pendekatan Model Analisis Neraca Sosial Ekonomi). Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

MacAndrews, C. dan I. Amal. 2003. Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan. Edisi Keempat, PT RajaGrafindo Persada,.Jakarta.

 

 

Rahman, I. K. dan S. Utama. 2003. The Interregional Impact of Fiscal Decentralization in Indonesia : Interregional Social Accounting Matrix Model. Paper Prepared in the 5th IRSA International Conference 18-19 July 2003, Bandung.

 

Saleh, M. 2002. Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesenjangan Antar Daerah di Kalimantan Timur. Disertasi Doktor. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Leave a Reply

*